TAG
Agus Priyadi
-
Pemkab Ketapang-Ombudsman Kalbar Tandatangani Komitmen Kepatuhan
Kerjasama antar stakeholder sangat diperlukan guna memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah kabupaten Ketapang
Jumat, 22 Maret 2019 -
Ombudsman Kalbar Dorong Penuhi Standar Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Kalbar selalu berada pada tingkat kepatuhan sedang zona kuning
Rabu, 20 Februari 2019 -
Ombudsman Kalbar Dorong Ada Regulasi Tepat dan SDM Handal di Era Revolusi Industri 4.0
Mengintegrasikan pelayanan publik ini kan bukan sesuatu yang susah ketika ada kemauan dan regulasinya sudah dibuat
Kamis, 14 Februari 2019 -
Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Terima Penghargaan, Masuk 10 Besar Penanganan Laporan Terbaik 2017
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalbar Agus Priyadi menerima penghargaan dari pimpinan Ombudsman RI
Selasa, 27 Februari 2018 -
Ombudsman Buka Pos Pengaduan Perekrutan CPNS Kemenkumham
Selain membuka pos pengaduan, Ombudsman juga mengawasi setiap proses kegiatan tersebut, mulai dari awal hingga akhir.
Kamis, 3 Agustus 2017 -
Ombudsman Minta Masyarakat Laporkan Calo Pelayanan Imigrasi
Selain itu mengenai aturan pelayanan dengan adanya pembatasan kuota maka ia katakan itu memang sudah menjadi aturan dari pusat.
Jumat, 16 Juni 2017 -
Ombudsman Nilai Bangunan yang Didirikan Hotel Simpang Singkawang Tak Sesuai Ketentuan
"Kunjungan kita ke sini meminta agar Pemkot Singkawang menindaklanjuti bangunan Hotel Simpang yang diduga tidak sesuai ketentuan," ujarnya.
Rabu, 12 April 2017 -
Perbaiki Pelayanan Publik, Ombudsman: Diperlukan Komitmen dari Seorang Kepala Daerah
"Ini sarana promosi, demosi sebagai sarana untuk memicu perbaikan terhadap sebuah pelayanan publik," ujarnya.
Selasa, 21 Maret 2017 -
Ombudsman Harapkan Pelayanan PLN Meningkat Seiring Kenaikan TDL
“Kalau 900 itu dulunya dipakai oleh mereka yang menyambung menjadi 1.300. jadi tidak masalah karena dianggap mampu,” katanya, Kamis (12/1/2016).
Kamis, 12 Januari 2017 -
Ombudsman Tangani 195 Aduan Sepanjang 2016
Namun menurutnya ada perkembangan menarik, seperti munculnya partisipasi mahasiswa dalam menyampaikan aduan ke Ombudsman.
Jumat, 23 Desember 2016 -
Ombudsman Dukung Pergub Sumbangan Kendaraan
Kepala Perwakilan Kalbar Ombusman RI, Agus Priyadi mengatakan, ombudsman mendukung peraturan gubernur nomor 29 tahun 2011 bahwa setiap kendaraan.....
Minggu, 27 November 2016 -
Berantas Pungli, Ombudsman Kalbar Dorong Otoritas Khusus Perbatasan
Agus menilai otoritas khusus dengan kewenangan full harus diberikan untuk mengelola daerah perbatasan.
Kamis, 20 Oktober 2016 -
Ombudsman Dorong Permasalahan Lahan Transmigrasi Seret Ayon Tuntas
“Itu mudah diselesaikan tinggal komitmen dari kepala daerah, sudah kita kasih tau caranya,” ujarnya
Jumat, 23 September 2016 -
Ombudsman Punya Sahabat di Sambas, Ini Fungsinya
gar ikut berpartisipasi jika menemukan dugaan administrasi yang dilakukan oleh para penyelenggara pelayan publik
Kamis, 22 September 2016 -
Kasus Dipo Berakhir Secara Kekeluargaan
Akhirnya Perjuangan mantan perawat kontrak di Puskemas 24 jam Siantan, Dipo Wibisono yang mencari keadilan akhirnya membuahkan hasil setelah...
Minggu, 24 Juli 2016 -
Diberhentikan Sepihak, Mantan Perawat Puskesmas 24 Jam Siantan Lapor Ombusdman
Kedatangan Dipo yang langsung diterima Kepala Perwakilan Ombusdman RI Kalbar, Agus Priyadi pun sempat diwawancara dan menceritakan kasusnya.
Selasa, 17 Mei 2016 -
Ombudsman Kalbar Tegaskan Ketapang Harus Tingkatkan Kepatuhan Pelayanan Publik
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan penyuluhan penyusunan standar kepatuhan pelayan publik.
Selasa, 10 Mei 2016 -
Banyak Masalah Pada Pelayanan Publik, Ombudsman Kalbar Sering Temukan Maladministrasi
Masalah pelayanan ini banyak sekali, seperti lambatnya pelayanan, lalai, tidak profesional, tidak ramah, syarat tidak jelas.
Rabu, 27 April 2016 -
Ombudsman RI Perwakilan Kalbar Terima 63 Laporan
Ombudsman RI Perwakilan Kalbar menerima sebanyak 63 laporan dari masyarakat mulai Januari hingga Maret 2016.
Senin, 4 April 2016 -
BPN Mediasi Dugaan Pencaplokan Tanah
Setelah mediasi ini kami akan turun langsung ke lapangan, melihat secara pasti permasalahan pencaplokan tanah
Kamis, 18 Februari 2016