DPRD Kalbar Soroti Pemotongan Anggaran 2026 dan Minta Pemerintah Pusat Beri Porsi yang Lebih Adil

Ia menyebut pemotongan tersebut mencapai ratusan miliar dan berpotensi memengaruhi jalannya pembangunan di daerah.

“Kami sangat menyesalkan, Kalbar tahun 2026 ini dipotong sampai 522 miliar, sangat besar. Artinya dengan Kalbar APBD 2026 diputuskan 5,9 triliun, maka sangat signifikan, kemudian dipotong lagi dengan angka seperti 522 miliar itu, maka hampir 20 persen lebih itu hilang,” katanya, Sabtu 11 Oktober 2025. 

Ia menjelaskan, Kalimantan Barat termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi sehingga mestinya justru mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat.

“Kalbar ini pemberi DBH (Dana Bagi Hasil) besar sekali. Kalau dari penghasil DBH itu misalnya hasil alam, ada bauksit, karet, sawit, emas, pasir kuarsa, kratom dan lain-lain. Itu memberikan kontribusi besar kepada pusat, tetapi kembali kepada kita sangat kecil sekarang,” lanjutnya.

Ia menilai, kondisi tersebut membuat pembangunan di Kalbar berjalan lebih lambat dibanding daerah lain.

 • APBN 2026 Resmi Disahkan, Anggaran Pendidikan jadi Prioritas hingga Jatah MBG Rp 335 Triliun

“Karena terjadi situasi seperti itu, kami ini protes. Minta ke pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memberikan porsi yang terbaik. Boleh memotong, tapi berikan porsi yang terbaik. Jangan semau dipotong tapi porsi kami tidak signifikan kembali,” ujarnya.

“Kalbar ini dari dulu memberikan sumbangan kepada pusat, tapi rasanya untuk pembangunan agak lambat. Infrastruktur jalan dari Kapuas Hulu ke Sintang, Ketapang, Sambas dan seterusnya masih ada daerah lain yang kayak bubur tempatnya. Ini fakta lapangan yang kita alami dan sangat memerlukan,” pungkasnya.