Pakar Dorong Pembangunan PLTN di Kalbar, Sebut Uranium Jadi Cadangan Besar

Ringkasan Berita:

• PLTN adalah pilihan yang realistis bagi Kalbar untuk mencapai kemandirian energi. 
• Kiki menyebut PLTN tidak hanya untuk elektrifikasi masyarakat tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan listrik industri di Kalbar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kiki Priyo Utomo, Pakar energi dari Universitas Tanjungpura (Untan), mendorong adanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Kalimantan Barat untuk mendukung swasembada energi pemerintah Prabowo-Gibran. 

Dorongan tersebut muncul setelah ditemukannya cadangan uranium sebesar 24.112 ton yang menjadi bahan baku utama PLTN. 

Menurutnya, PLTN adalah pilihan yang realistis bagi Kalbar untuk mencapai kemandirian energi. 

"Jika bicara rasionalitas, dua opsi yang paling masuk akal adalah bioenergi dan nuklir, masing-masing memiliki risiko dan konsekuensi. Kita harus memilih dengan analisis ekonomi dan arah kebijakan yang jelas. Nuklir merupakan energi yang rasional. Kebutuhan bahan bakarnya kecil, namun energi yang dihasilkan besar," katanya dalam diskusi bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dari Sudut Pandang Energi di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 21 November 2025. 

Kiki menyebut PLTN tidak hanya untuk elektrifikasi masyarakat tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan listrik industri di Kalbar. 

Ia menilai PLTN berpotensi menaikan produktivitas industri yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat. 

"Industri smelter bauksit membutuhkan energi sangat besar dan tidak mungkin selamanya mengandalkan gas atau batu bara. Mereka membutuhkan nuklir. Jika tersedia, kemampuan produksi alumina akan meningkat drastis. Kebutuhan masyarakat juga akan ikut terpenuhi," ujarnya. 

Meski demikian, Kiki menegaskan pembangunan PLTN harus dilakukan dengan kehati-hatian tinggi. 

Baca juga: Santunan Kecelakaan Jasa Raharja Kalbar Capai Rp 30 Miliar Sepanjang 2025

“Pemerintah harus memberikan jaminan keamanan dan menumbuhkan kesadaran publik melalui transparansi serta edukasi soal PLTN. Tanpa hal tersebut, rencana pembangunan PLTN akan menemui banyak kendala karena penolakan dari masyarakat yang minim informasi,” ungkapnya. 

Menurutnya, pemerintah harus transparan ketika ingin membangun PLTN. 

"Masyarakat perlu tahu risiko dan ikut menjadi bagian dari mitigasinya. Ketakutan muncul karena ketidakjelasan. Diskusi soal nuklir pun masih minim di Kalbar, lebih banyak dibahas di pusat," kata Kiki. 

Sementara itu, Erdi, Pakar Kebijakan Publik dari Untan, menegaskan bahwa PLTN merupakan solusi ekonomis untuk swasembada energi listrik di Kalbar. 

Ia menyebut rencana pembangunan PLTN juga sudah lama dimasukan ke dalam Rencana Tata Ruang Energi Nasional (RTN). 

Tantangan pemerintah saat ini adalah meyakinkan masyarakat tentang keamanan dan manfaat luar biasa dari PLTN. 

"Menurut saya, paling tidak di masa pemerintahan Prabowo–Gibran ini, pemerintah harus mampu memberikan keyakinan itu kepada masyarakat. Jika itu terjadi, akan menjadi catatan penting bahwa pemerintah berhasil menanamkan kepercayaan publik bahwa negara bekerja sungguh-sungguh melindungi rakyat, termasuk memberikan jaminan jika kondisi terburuk sekalipun terjadi," katanya.