Kemenkum Kalimantan Barat Gelar Sosialisasi SPBE Dorong Transformasi Digital dan Keamanan Informasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berlangsung di Aula Soepomo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Rabu (8/10).

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan Kepala Kantor Wilayah, Jonny Pesta Simamora dalam arahannya menyampaikan pentingnya pengetahuan mengenai security awareness bagi para pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

Selain itu, Jonny juga menyoroti sejumlah isu terkait keamanan siber, seperti adanya anomali jaringan yang mengindikasikan aktivitas berbahaya serta ditemukannya indikasi alamat IP Kantor Wilayah yang masuk dalam kategori IP reputasi buruk.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber Very Syafrudin memaparkan pentingnya penerapan SPBE sebagai langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“SPBE bukan hanya soal digitalisasi, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju birokrasi modern yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Very.

Baca juga: Kanwil Kemenkum Kalbar & KemenHAM Kalteng Perkuat Sinergi Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Dalam paparannya, Very juga menjelaskan tentang pentingnya kesadaran keamanan informasi, mulai dari dasar hukum pelaksanaan, tujuan security awareness, contoh berbagai jenis serangan siber, hingga langkah-langkah strategis dalam menghadapi ancaman tersebut.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kedisiplinan setiap aparatur dalam menjaga keamanan informasi dan data pemerintah.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, kembali menegaskan bahwa penerapan SPBE merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran.

“Transformasi digital melalui SPBE adalah langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik. Namun, semua itu harus diiringi dengan disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap keamanan informasi,” tegas Jonny.

Jonny juga menekankan komitmen Kemenkum Kalimantan Barat untuk terus memperkuat literasi digital serta kapasitas aparatur dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.

“Mari kita jadikan SPBE sebagai momentum perubahan menuju birokrasi modern yang profesional dan berintegritas. Setiap pegawai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan informasi dan memastikan layanan publik berjalan secara cepat, tepat, dan terpercaya,” tutup Jonny.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Kemenkum Kalimantan Barat dapat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan data serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan pemerintahan digital yang terpercaya, efisien, dan berdaya saing tinggi. (*)