Program MBG: Antara Pemenuhan Gizi, Dampak Ekonomi dan Tantangan Pengawasan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menjadi salah satu terobosan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak bangsa.

Anggota DPRD Kalimantan Barat, Arif Rinaldi, menilai program ini memiliki manfaat besar, baik dari sisi gizi pelajar maupun perputaran ekonomi daerah.

Menurutnya, MBG dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Mulai dari tenaga pengolah makanan, distributor bahan baku, hingga petani dan pelaku UMKM lokal turut merasakan dampak positif.

“Di balik penyediaan makanan bergizi, ada rantai ekonomi yang ikut bergerak. Petani sayur, peternak, nelayan, hingga pedagang kecil semuanya bisa mendapatkan manfaat,” jelas Arif.

Ia menambahkan, program ini sudah melibatkan pihak-pihak berkompeten, termasuk para ahli gizi.

Kehadiran tenaga ahli menjadi penting untuk memastikan menu yang disajikan sesuai standar gizi yang dibutuhkan anak-anak sekolah.

Dengan begitu, tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas kesehatan dan daya konsentrasi pelajar, dapat tercapai.

Baca juga: Prihatin Kasus Dugaan Keracunan, PGRI Kalbar Dorong Keterbukaan Pengelolaan Dapur MBG

Namun demikian, Arif menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memikirkan kualitas makanan yang diberikan kepada pelajar.

“Inilah yang justru merugikan tujuan besar program MBG. Kalau kualitas makanan menurun, maka manfaatnya juga tidak maksimal,” tegasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa evaluasi berkala wajib dilakukan. Hal ini mengingat anggaran yang dikucurkan negara untuk program MBG jumlahnya sangat besar.

Dengan pengawasan yang ketat, dana tersebut bisa benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi generasi muda.

“Jangan sampai uang rakyat yang begitu besar nilainya justru terbuang sia-sia hanya karena lemahnya kontrol di lapangan,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai peran ahli gizi harus diperkuat agar benar-benar mengontrol kualitas menu yang disajikan di sekolah.