Prihatin Kasus Dugaan Keracunan, PGRI Kalbar Dorong Keterbukaan Pengelolaan Dapur MBG

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Makan Bergizi (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya mendukung pemenuhan gizi peserta didik di sekolah, belakangan menjadi sorotan publik.

Hal ini menyusul kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa di beberapa daerah di Kalimantan Barat, seperti Kabupaten Ketapang, Sanggau, dan Kayong Utara.

Sekretaris Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat, Suherdiyanto, menyampaikan rasa prihatin atas peristiwa tersebut.

Ia menilai kejadian itu sangat disayangkan, mengingat program MBG sejatinya dirancang dengan standar prosedur yang ketat, termasuk melibatkan tenaga ahli gizi dan pengawasan dari berbagai pihak.

“Seharusnya program MBG ini berjalan sesuai dengan SOP yang baku. Apalagi di dalamnya ada keterlibatan tenaga ahli gizi dan pihak terkait lain yang kompeten. Jika sampai terjadi dugaan keracunan, ini tentu menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekhawatiran bagi peserta didik maupun orang tua mereka,” ujar Suherdiyanto, Jumat 26 September 2025.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memastikan anak-anak di sekolah mendapat asupan makanan sehat dan bergizi.

Namun, kasus keracunan justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Program ini harus dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait pola penyajian makanan, kualitas bahan baku, hingga sterilisasi tempat pengolahan. Jangan sampai ada kelalaian yang berdampak pada kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.

Baca juga: Aston Pontianak Bersama Transera Hotel Gelar Clean Up Day, Dukung Program Pengelolaan Sampah Mandiri

Lebih lanjut, Suherdiyanto mengusulkan agar dalam pengawasan program MBG, pemerintah tidak hanya melibatkan internal saja, tetapi juga pihak eksternal yang independen. Menurutnya, hal itu penting agar distribusi makanan benar-benar sesuai dengan SOP yang berlaku.

“Kami masih berprasangka baik, jika SOP dijalankan dengan disiplin, kasus makanan basi atau keracunan seharusnya tidak terjadi. Karena itu, kami mendorong agar ada keterbukaan dalam pengelolaan dapur. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut memberi masukan, termasuk dalam menentukan menu makanan yang lebih relevan dengan kebutuhan anak,” jelasnya.

PGRI Kalbar juga menekankan perlunya standar khusus yang tidak bisa ditawar dalam penyajian makanan bagi peserta didik. Standar ini, kata dia, harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat, mulai dari dapur pengolahan hingga petugas pengantar makanan.

“Ini bukan hanya soal teknis penyajian, tetapi menyangkut nyawa peserta didik kita. Generasi penerus bangsa tidak boleh menjadi korban dari kelalaian program yang sebenarnya baik dan mulia ini,” pungkas Suherdiyanto.

Dengan catatan tersebut, PGRI Kalbar berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni menyehatkan dan mencerdaskan generasi muda melalui pemenuhan gizi yang layak di sekolah. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!