Sambas Terima Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Delapan Kali Berturut

Ringkasan Berita:

• Sambas mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang ke-8 kali berturut-turut, Rabu 27 Mei 2026.
• Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
• Penghargaan diterima langsung Bupati Sambas Satono di Pontianak, Kalimantan Barat.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas menorehkan prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. 

Sambas mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk yang ke-8 kali berturut-turut, Rabu 27 Mei 2026.

Penghargaan ini diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penghargaan diterima langsung Bupati Sambas Satono di Pontianak, Kalimantan Barat.

Bupati Satono mengungkapkan, capaian WTP kedelapan ini menjadi bukti nyata komitmen kuat jajaran Pemkab Sambas dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme di setiap lini pengelolaan anggaran.

Bupati Satono menyampaikan, bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang berhasil ditunaikan secara konsisten.

"Opini WTP menegaskan bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan," tegasnya.

Baca juga: Bupati Satono Bersama Forkopimda Sambas Salat Idul Adha di Masjid Mumtaz

Satono menekankan, keberhasilan yang diraih secara maraton ini merupakan buah dari sinergi yang solid di internal pemerintahan serta dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.

"Capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari staf hingga kepala OPD, yang terus berkomitmen menjaga integritas keuangan. Tak kalah penting, ini juga berkat doa dan dukungan masyarakat Kabupaten Sambas dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih," ujar Satono.

Dia mengatakan, prestasi ini diharapkan menjadi stimulus yang kuat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sambas untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dengan dipertahankannya opini WTP ini, kata dia, Pemkab Sambas semakin optimistis dalam melangkah maju.

Pengelolaan keuangan yang sehat dan akuntabel menjadi fondasi utama untuk mengakselerasi pembangunan di berbagai sektor, terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang memerlukan perhatian khusus.

"Capaian ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi besar daerah, yaitu membawa Kabupaten Sambas menjadi wilayah yang berkah dan berkemajuan," tambahnya.

Makna Opini dalam LHP

Poin paling krusial dalam LHP adalah opini BPK, yang terdiri dari empat jenis:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):