Konflik Meningkat! China Kini Resmi Hentikan Impor Makanan Laut Jepang

“Tidak akan ada pasar untuk produk tersebut (makanan laut dari Jepang),” tegas Mao.

China pernah menghentikan impor makanan laut Jepang

Dilansir dari Japan Times, Rabu 19 November 2025, larangan baru yang kembali menghantui hubungan ekonomi kedua negara ini sejatinya bukan langkah pertama Beijing.

Pembatasan serupa pernah diberlakukan pada Agustus 2023, setelah Jepang mulai membuang air limbah olahan dari PLTN Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik. Tokyo dan Beijing akhirnya mencapai kesepakatan pada September tahun lalu.

Impor makanan laut pun kembali dibuka, dan Jepang baru mengirimkan pengiriman perdana kurang dari dua pekan lalu.

Namun, perkembangan terbaru membuat hubungan dagang kedua negara kembali berada di ujung tanduk.

Menurut laporan NHK, otoritas China beralasan bahwa penghentian impor diperlukan untuk memastikan pemantauan ketat terhadap pembuangan air limbah dari fasilitas nuklir tersebut.

Mereka menegaskan langkah itu akan berlangsung untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan. Situasi ini menandakan bahwa kendala perdagangan ini bisa berlanjut tanpa batas waktu.

Peringatan keras dan tuntutan Beijing

Mao mendesak Tokyo mencabut komentar Takaichi dan berhenti memicu ketegangan.

“Jika Jepang menolak mencabut pernyataan tersebut, China akan mengambil tindakan balasan yang serius, dan semua konsekuensinya akan ditanggung oleh pihak Jepang,” ujarnya.

Namun pemerintah Jepang membantah menerima pemberitahuan resmi dari Beijing mengenai penangguhan impor tersebut.

Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara menegaskan bahwa kesepahaman kedua negara yang dicapai September lalu harus dilaksanakan sepenuhnya.

Meski Jepang menyatakan tetap terbuka berdialog, Kihara tidak menguraikan langkah lanjutan yang mungkin diambil.

Ketegangan bermula dari pernyataan Takaichi pada 7 November di parlemen, bahwa Jepang dapat mempertimbangkan respons militer jika China melakukan blokade laut di sekitar Taiwan.

Takaichi kemudian melunakkan ucapannya, mengaku tidak bermaksud keluar dari kebijakan pemerintah, namun penarikan pernyataan dianggap berisiko menciptakan preseden politik bagi Tokyo.

Pertemuan diplomatik yang buntu