VIRAL Bendera Bajak Laut One Piece Paparan Sosiolog Mestinya Negara Tak Perlu Bertindak Represif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Viral di jagad maya warga net pengibaran bendera bajak laut 'One Piece' jelang HUT ke RI ke 80.

Banyak pula warganet di X ramai menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut pemasangan bendera anime One Piece menjelang HUT ke-80 RI sebagai upaya memecah belah bangsa. 

Bahkan beberapa akun melaporkan, ada ancaman lewat pesan WhatsApp yang mengaku dari aparat kepolisian dan instruksi sweeping "bendera One Piece" oleh Babinsa dan di beberapa daerah Indonesia. 

Meski kabar itu akhirnya dibantah dari pihak TNI

Warganet merasa heran dengan ketakutan berlebihan pemerintah terhadap viralnya pemasangan bendera “One Piece”. 

Beberapa bahkan menyindir bahwa suatu saat nanti anime One Piece mungkin akan dilarang pemerintah tayang di Indonesia, karena dianggap sebagai “ancaman propaganda” untuk memecah belah bangsa. 

Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Drajat Tri Kartono, mengomentari maraknya pengibaran bendera serial anime asal Jepang, One Piece, jelang HUT ke-80 RI.

• Cerita Pedagang Bendera Musiman di Pontianak, Pernah Dapat Pesanan 3000 Bendera untuk Rekor Muri

Jolly Roger atau bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak bertopi jerami yang ada dalam cerita One Piece itu dikibarkan di kendaraan, rumah, bahkan di sepanjang jalan.

Menurut Drajat, fenomena ini menyangkut tentang reproduksi suatu budaya populer.

Pengibaran bendera One Piece, sambungnya, adalah ekspresi masyarakat dalam mengikuti budaya populer dan mencoba membangun komunitas dan identitas dari hal tersebut.

Oleh karena itu, ia menilai pengibaran bendera One Piece tidak terkait dengan simbol perlawanan terhadap negara.

"Sebenarnya ini tidak terkait dengan satu simbol perlawanan terhadap negara, sebagai suatu bentuk simbol penciptaan identitas tandingan secara nasional karena dari asal usulnya, bentuknya, dan pengibarnya juga sejauh ini tak ada maksud ke sana," ucap Drajat sebagaimana dinukil Tribunnews.com, Senin 4 Agustus 2025.

Menurut Drajat, negara tak perlu cemas dengan fenomena ini.

Pasalnya, jika kecemasan itu sampai berakibat pada keluarnya tindakan negara yang menyetarakan pengibaran bendera One Piece sebagai suatu perlawanan, maka fenomena ini justru akan menjadi simbol perlawanan.

Ia menuturkan bahwa pengibaran bendera One Piece hanyalah upaya untuk membangun identitas.