Polres Sanggau Tunjukkan Pengamanan Humanis dalam Aksi Damai Penolakan Transmigrasi di Perbatasan

Aksi damai juga diwarnai permintaan kepada pemerintah pusat untuk memberikan respon dalam waktu 30 hari terhadap tuntutan yang disampaikan.

Jika tidak direspons, peserta aksi mengancam akan menuntut ganti rugi atas tanah tempat berdirinya PLBN Entikong.

Sekitar pukul 11.00 WIB, kegiatan berakhir secara tertib. Peserta kembali ke titik awal di Dusun Sontas untuk melakukan evaluasi internal. Aparat keamanan tetap berjaga hingga seluruh massa membubarkan diri.

Aksi damai ini turut diliput media nasional seperti TVRI dan RRI Entikong. Kehadiran media memberi ruang bagi suara masyarakat adat untuk disampaikan secara luas, sekaligus menjadi bukti transparansi proses pengamanan oleh pihak kepolisian.

Pengamanan dilakukan secara terpadu oleh personel Polres Sanggau, Polsek Entikong, Polsek Sekayam, Koramil Entikong, serta tim internal dari aliansi aksi.

Kehadiran aparat tidak hanya sebagai penjaga, tetapi juga mitra dialog yang memastikan kegiatan berlangsung damai dan menghormati hukum.

AKP Kusuma Wibawa menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi contoh bagaimana Polri menjalankan tugas dengan mengedepankan pendekatan yang manusiawi.

“Pengamanan seperti ini menunjukkan bahwa kepolisian hadir bersama masyarakat, menjaga agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung damai, aman, dan bermartabat,” ujarnya.

Situasi selama aksi damai berlangsung dapat dikendalikan dengan baik. Tidak ditemukan pelanggaran, kericuhan, maupun tindakan provokatif. Masyarakat dan aparat menunjukkan sinergi yang positif dalam menjaga stabilitas sosial.

Aksi ini merupakan bagian dari gelombang solidaritas masyarakat adat di Kalimantan Barat yang menolak program transmigrasi.

Meski isu yang diangkat cukup sensitif, pendekatan humanis yang diterapkan aparat terbukti mampu menciptakan suasana kondusif dan menjunjung tinggi demokrasi.

Dengan pengamanan yang terukur dan berbasis komunikasi, Polres Sanggau kembali menunjukkan komitmennya untuk menjaga hak konstitusional masyarakat, tanpa mengesampingkan ketertiban dan keamanan wilayah perbatasan.