Ditengah Efisiensi, Anggaran Keluar Banyak ke Apeksi Surabaya Bisa Memicu Temuan Audit BPK

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kota Pontianak Herman Hofi Munawar memandang pro kontra tugas kedinasan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan stakeholder ke Surabaya mengikuti Apeksi belum lama ini sebenarnya tidak menyalahi aturan.

Akan tetapi jika melihat kondisi saat ini efisiensi anggaran, jelas uang yang dikeluarkan segitu banyak tidak efisien dan efektif.

“Keikutsertaan sejumlah ASN dalam acara di Surabaya tidaklah serta-merta melanggar hukum. Akan tetapi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan akuntabilitas menjadi krusial," kata Herman Hofi saat diwawancarai, Selasa 27 Mei 2025.

Baca juga: WARGA Kecewa, Pemerintah Abai Fasilitas Bermain di Taman-taman Kota Pontianak Rusak Parah

Menurutnya jika penggunaan anggaran tidak efisien, tidak efektif dalam mencapai tujuan, tidak patut di tengah kondisi ekonomi masyarakat dalam kondisi saat ini.

"Rasanya kurang tepat dan tidak transparan, maka hal tersebut dapat menjadi temuan audit oleh BPK, memicu sanksi administratif atau bahkan indikasi penyalahgunaan wewenang jika ditemukan pelanggaran pidana korupsi,” tegas Herman Hofi.

Menurutnya masyarakat memiliki hak untuk mengawasi penggunaan anggaran publik dan menuntut transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah daerah, sebagaimana dijamin oleh UU No.14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Begasak Vol II Menelan Korban Jiwa, Kronologi Figter Muda Kubu Raya Meninggal Dunia Pasca Bertanding

Kata dia prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan penggunaan anggaran negara, termasuk oleh ASN, harus senantiasa memperhatikan prinsip efisiensi (penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil optimal), efektivitas (pencapaian tujuan yang direncanakan), dan kepatutan (sesuai dengan norma dan etika yang berlaku, serta tidak menimbulkan kesan pemborosan di tengah kondisi masyarakat).

Jika kegiatan di Surabaya dimaksud untuk mempromosikan berbagai potensi Kota Pontianak tentu sudah dihitung antara cost and benefit nya.

Sejumlah ASN yang diikutsertakan itu tentu nya harus terukur dengan job desk masing-masing.

Dengan demikian akan ada kesesuaian dengan tujuan kegiatan.

Apakah anggaran ratusan juta rupiah tersebut proporsional dengan tujuan promosi daerah yang ingin dicapai?

Apakah ada indikator keberhasilan yang jelas dan terukur dari keikutsertaan tersebut?

“Semua pertanyaan itu harusnya sudah terjawab ketika akan ada agenda spektakuler dengan menggunakan  anggaran dinas yang spektakuler,” singgungnya.

Jika tidak dapat dihitung secara ekonomis hendaknya memperhatikan kepatutan di tengah kondisi rakyat seperti ini.

Harusnya aspek etika dan kepatutan menjadi penting untuk di pertimbangkan.

Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, pengeluaran besar untuk kegiatan yang dinilai "pesta" dapat menimbulkan citra negatif dan hilangnya kepercayaan publik.

Hal ini berkaitan dengan public trust dan good governance.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!