Realisasi APBN di Kalbar Menunjukan Kinerja Positif Dorong Pertumbuhan Ekonomi & Kesejahteraan Warga

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kalimantan Barat hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja positif. Meski pendapatan negara sedikit terkoreksi, belanja negara justru dikelola semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono, menegaskan APBN tetap adaptif menghadapi dinamika ekonomi global. 

“Belanja negara diarahkan semakin tepat sasaran untuk berkontribusi penuh terhadap perekonomian di Kalbar,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September, Kamis 2 Oktober 2025.

Hingga akhir Agustus, pendapatan negara di Kalbar terealisasi Rp7,64 triliun atau terkontraksi tipis 0,54 persen (yoy). 

Sementara belanja negara mencapai Rp18,59 triliun, turun 8,84 % (yoy) namun tetap terkelola secara efektif.

Sektor perpajakan mencatat penerimaan Rp6,15 triliun (54,74 % target), terpengaruh peralihan kebijakan pelaporan pajak.

• SPPG Polresta Pontianak Pastikan Kualitas Makanan Bergizi Gratis dengan Security Food 

Sebaliknya, kinerja Bea Cukai melejit hingga Rp419,54 miliar atau 157,79 % target, tumbuh 120,02 % (yoy). 

Lonjakan dipicu tarif CPO yang tinggi dan meningkatnya produksi rokok dengan hadirnya dua pabrik baru.

PNBP juga mencatat capaian impresif, 98,95?ri target, terutama lewat optimalisasi Barang Milik Negara idle serta pendapatan BLU yang naik 10,27 % .

Dari sisi belanja, pemerintah pusat menyalurkan Rp4,94 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp13,64 triliun. TKD memperkuat fiskal daerah dengan realisasi APBD konsolidasi yang menghasilkan surplus Rp2,99 triliun.

Tak hanya angka, APBN memberi manfaat langsung, Tunjangan Profesi Guru Rp691,98 miliar bagi 60 ribu guru, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjangkau 559 ribu penerima, FLPP membiayai 5.379 rumah, serta KUR Rp2,84 triliun bagi 38 ribu pelaku usaha.

Dari sisi makroekonomi, Kalbar tumbuh 5,59 % (yoy) pada triwulan II 2025 dengan inflasi terkendali 2,13 % . 

Tingkat kemiskinan 6,16 % lebih rendah dari nasional, pengangguran 4,23 % , dan Nilai Tukar Petani (NTP) 167,85 menjadi yang tertinggi di Kalimantan.

“APBN 2025 di Kalbar tidak hanya menopang stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat daya saing daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Rahmat. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!