Bupati Sebut Pemotongan Anggaran 2026 Berdampak Pembangunan dan Gaji PNS dan PPPK di Kapuas Hulu 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Pemerintah Pusat telah resmi kembali memotong anggaran daerah sekitar 27,3 persen atau Rp480 miliar, sehingga terdampak terhadap pembangunan di daerah diantaranya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu itu sendiri.

Bupati Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Diaan menyampaikan, selain berdampak pada rencana pembangunan di tahun 2026, juga gaji ASN, dan PPPK.

"Atas terdampaknya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat, Pemda Kapuas Hulu, akan melakukan upaya, agar pembiayaan rutin seperti gaji pegawai tetap teratasi," ujarnya, Minggu 5 Oktober 2025.

Tentunya jelas Bupati, apapun resikonya, pemerintahan harus tetap berjalan, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat. 

"Dari pemangkasan anggaran termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak hanya berdampak terhadap pengajian para pegawai, akan tetapi program pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga akan terdampak," ucapnya.

Maka dari itu, Bupati Kapuas Hulu, akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, melalui jalur politik.

• 10 Desa Kecamatan Kalis Kapuas Hulu Deklarasi Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan

"Apalagi kami diusung partai penguasa seperti Partai Gerindra dan gabungan beberapa partai lainnya, jadi jangan heran kalau kami jarang di tempat kami akan bergerilya berusaha ke pusat," ungkapnya.

Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi juga menilai pemaksaan anggaran tersebut cukup berat bagi Kabupaten Kapuas Hulu, yang memiliki wilayah sangat luas, tentu pembangunan infrastruktur akan terdampak. 

"Nanti saya bersama Bupati, akan melakukan koordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, karena kita tidak bisa tinggal diam, dimana jalur politik akan ditempuh," ungkapnya.

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!