Edi Kamtono Tegaskan Komitmen Anti Korupsi Lewat Transparansi APBD

“Untuk anggarannya terbuka. Masyarakat saya juga minta untuk bersama-sama membantu, memonitor dan mengawasi. Jangan dibiarkan,” tegas Edi.

Penulis: Ayu Nadila | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ayu Nadila
RPJMD KOTA PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono saat di wawancarai usai kegiatan Rapat Paripurna ke-13 Pidato Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang RPJMD Kota Pontianak Tahun 2025-2029, Selasa 6 Mei 2025.  

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong upaya peningkatan integritas aparatur sipil negara (ASN) dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. 

Dalam hal ini, Wali Kota Pontianak Edi Kamtono menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi, pada Selasa 6 Mei 2025.

“Kita akan tingkatkan informasi, pemahaman kepada ASN, meningkatkan integritas, serta pengawasan dan monitoring oleh instansi internal kita, terutama di sektor-sektor yang rawan,” ujar Edi kepada tribunpontianak.co.id.

Menurut Edi Kamtono, pengawasan internal menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. 

Untuk itu, sekitar 7 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk Inspektorat Wilayah (Itwil), sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah.

“Anggaran pengawasan kita cukup signifikan, 7 persen dari APBD untuk Itwil dan Inspektorat. Ini menjadi bukti keseriusan kita dalam memperkuat sistem kontrol dan tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Wali kota juga menegaskan bahwa transparansi anggaran menjadi prioritas, dan seluruh prosesnya terbuka.

Ia mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawal jalannya program pembangunan, khususnya dalam mengawasi penggunaan dana publik.

Baca juga: Wali Kota Pontianak Sampaikan Raperda RPJMD 2025–2029 ke DPRD

“Untuk anggarannya terbuka. Masyarakat saya juga minta untuk bersama-sama membantu, memonitor dan mengawasi. Jangan dibiarkan,” tegas Edi.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 

Pemerintah Kota Pontianak juga disebutnya tengah mengembangkan sistem pengawasan berbasis digital untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan oleh warga.

“Kita ingin membangun budaya birokrasi yang transparan dan akuntabel, dengan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat,” tambahnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved