Toreh Prestasi, Pemkot Pontianak Raih Tiga Penghargaan Hukum dari Kanwil Kemenkumham Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Kali ini, tiga penghargaan berhasil diraih dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Kalbar), sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkot dalam bidang hukum dan perlindungan kekayaan intelektual.

Penghargaan yang diterima mencakup kategori Daerah Teroptimal Meraih Anugerah Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan, Daerah Terbaik atas Partisipasi dalam Pendaftaran, Pencatatan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Tahun 2024, serta Daerah dengan Badan Hukum Aktif Terbanyak Tahun 2025.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyambut baik pencapaian ini sebagai hasil sinergi dan kerja keras seluruh perangkat daerah.

“Tiga penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus bergerak maju, khususnya dalam hal kesadaran hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual masyarakat,” ungkapnya usai menerima penghargaan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu 30 April 2025.

Ia menambahkan, penghargaan ini menjadi pemacu semangat untuk terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan publik, terutama dalam aspek hukum.

“Kami akan terus mendorong budaya hukum yang kuat dan perlindungan atas kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan kreatif,” tambah Bahasan.

Selain penyerahan penghargaan, acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Komitmen Bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Kalbar dengan pemerintah daerah serta DPRD se-Kalimantan Barat.

Baca juga: Kompetisi Roket Air Regional Tahun 2025, Sarana Edukasi dan Inovasi Bagi Pelajar Pontianak

Bahasan menegaskan bahwa Pemkot Pontianak siap menjalankan komitmen dalam nota kesepakatan tersebut.

“Kami percaya, sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar akan memperkuat upaya kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis hukum, serta mendorong desa dan kelurahan untuk lebih aktif dalam kegiatan hukum dan legalitas,” tuturnya.

Dengan capaian ini, Pemkot Pontianak menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi pembangunan daerah yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!