Program Makan Bergizi Gratis: Langkah Nyata Peningkatan Gizi Nasional di Kalimantan Barat

“Program ini adalah bentuk nyata dari kebijakan Presiden Prabowo yang mengedepankan pemerataan akses terhadap pangan bergizi. Kami di Komisi IX menduk

Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
FOTO BERSAMA - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi MBG di Jalan Lapan, Kota Pontianak, pada Minggu, 23 Maret 2025. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat mendapat sambutan positif dari masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat. Sebagai salah satu wilayah dengan tantangan gizi yang masih tinggi, Kalbar kini menjadi proyek percontohan nasional untuk pelaksanaan program ini.

Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi MBG di Jl. Lapan, Kota Pontianak, pada Minggu, 23 Maret 2025. 

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Tenaga Ahli Deputi Pemantauan dan Pengawasan Meida Octarina.

Program ini diharapkan menjadi titik awal dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi, dan produktif. 

Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi menyampaikan harapan agar program ini berjalan lancar dan membawa manfaat nyata bagi generasi penerus.

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

“Program ini adalah bentuk nyata dari kebijakan Presiden Prabowo yang mengedepankan pemerataan akses terhadap pangan bergizi. Kami di Komisi IX mendukung penuh program ini, karena selain meringankan beban masyarakat, juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan bangsa,” ujarnya.

Toko Bahan Kue di Pontianak Laris Pembeli Jelang Lebaran 2025

Alifudin juga menyoroti pentingnya kualitas dan keberlanjutan program ini. Ia berharap pemerintah memastikan bahwa bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi seimbang dan tepat sasaran. 

Evaluasi dan pengawasan ketat diperlukan agar MBG benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk.

“Kami mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program ini. Semoga program ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat,” tambahnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, Alifudin menegaskan komitmennya untuk terus memantau implementasi program ini.

“Salah satu tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai harapan. Kami akan turun ke lapangan untuk mengawasi dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di Kota Pontianak,” tegasnya.

Dalam acara tersebut, Alifudin juga memberikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional yang telah menetapkan Kalimantan Barat sebagai proyek percontohan pertama di Indonesia untuk program Makan Bergizi Gratis.

MBG diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Pontianak, dengan menekankan pentingnya standar kualitas makanan bergizi, bukan sekadar kuantitas. 

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan generasi muda.

Menurut Tenaga Ahli Deputi Pemantauan dan Pengawasan Meida Octarina, pemerintah menargetkan lahirnya SDM berkualitas pada tahun 2045 melalui program ini.

“Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan daya saing generasi penerus bangsa. Kami juga ingin mencegah anak-anak Indonesia menjadi tenaga kerja domestik di luar negeri akibat rendahnya kualitas SDM,” terang Meida Octarina.

Meida menambahkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan status gizi, tetapi juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Meskipun persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, program ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru di sektor pangan, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi makanan bergizi,” jelasnya.

MBG juga menargetkan anak-anak, terutama perempuan usia 12-15 tahun, dari jenjang PAUD hingga sekolah luar biasa. 

Pemerintah bahkan mempertimbangkan pemanfaatan bahan pangan lokal seperti buah cempedak, serta mendorong swasembada pangan melalui pertanian sayur, budidaya lele, peternakan ayam, dan distribusi melalui koperasi.

Perencanaan anggaran MBG saat ini masih dalam tahap akhir, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah dan mitra kerja. 

Tahap awal penyaluran bantuan ditargetkan rampung sebelum Lebaran, dengan total penerima manfaat mencapai 80 juta orang.

Selain bantuan makanan bergizi, Meida juga menekankan pentingnya edukasi mengenai pola hidup sehat, termasuk pola makan seimbang, hidrasi yang cukup, kebersihan lingkungan, serta pencegahan penyakit.

“Kami berharap program ini berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam menciptakan SDM unggul untuk Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Dengan Kalimantan Barat sebagai daerah percontohan, kesuksesan program ini akan menjadi tolok ukur bagi implementasi di wilayah lain. 

Tantangan terbesar adalah memastikan distribusi yang merata, pengawasan ketat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved