Potensi Kalbar Masih Tinggi, BPKP Minta Pemprov Kalbar Terus Tingkatkan PAD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Realisasi pendapatan daerah Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut dinilai belum signifikan.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar, Rudy M Harahap, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Kalbar di Kantor DPRD Kalbar, beberapa waktu lalu.

Rudy menjelaskan, tiga komponen pajak terbesar penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Secara umum memang PAD Kalbar mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi kenaikannya belum begitu signifikan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil mencatat peningkatan signifikan pendapatan daerah pada 2024, yakni naik dari Rp17 triliun menjadi Rp22 triliun. 

• Bank Indonesia Kalbar Dorong Digitalisasi untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan itu didorong melalui strategi ekstensifikasi PAD di sektor pertambangan minerba, di mana perusahaan wajib menyetorkan 6 persen dari keuntungan bersih ke pemerintah daerah sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Selain itu, Kalimantan Timur juga melakukan integrasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah untuk memonitor PKB dan BBNKB secara real-time, serta menerapkan digitalisasi transaksi keuangan melalui QRIS Dinamis.

Rudy menilai, Kalbar perlu mencontoh langkah serupa. Ia menyarankan Pemprov Kalbar melakukan identifikasi potensi PAD dari sektor pertambangan minerba, memperkuat pengawasan distribusi dan audit BBM, serta mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah agar proses verifikasi data, penerimaan pembayaran, dan pelaporan lebih cepat serta akurat.

“Perlu upaya yang lebih gigih dari Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menggali potensi PAD yang ada,” pungkasnya.