Antisipasi Kegiatan yang Beresiko Tak Efektif, BPKP Evaluasi Rencana dan Anggaran Pemda di Kalbar
“Isinya tentang beleid efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (A
Penulis: Anggita Putri | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
lihat foto
Dalam Diktum Keenam Instruksi Presiden tersebut, BPKP diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara menyeluruh, terutama mengefisienkan anggaran senilai Rp306,69 triliun.
Selain itu, Rudy mengingatkan kembali para kepala daerah, Presiden Prabowo telah menegaskan secara berulang pentingnya efisiensi ini.
“Para kepala daerah harus segera mengkomunikasikannya ke berbagai unsur di daerah, terutama terkait langkah selektif dalam pemberian hibah ke satuan-satuan di daerah,” katanya.
BPKP akan terus mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan Instruksi Presiden agar program nasional Presiden Prabowo berjalan dengan baik di tengah situasi krisis dunia saat ini, tutupnya. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
| Mulian Law Firm Kawal Laporan Korban Dugaan Tindakan Represif di Aksi Mahasiswa DPRD Kalbar |
|
|---|
| Mahasiswa Tegaskan Akan Turun Lagi, Jika Aspirasi Tak Ditindaklanjuti DPRD Kalbar |
|
|---|
| Aksi Mahasiswa di DPRD Kalbar Ricuh, 18 Diamankan dan 3 Luka-Luka |
|
|---|
| Perbaikan Jalan Pelang–Kepuluk Tahap 1 Hampir Rampung, Warga Dukung Imbauan Bupati |
|
|---|
| Wabup Sukiryanto pimpim Gertam Cabai di Desa Pal IX |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.