Tunggu Persetujuan BGN, BPKP Kalbar Sebut Kalbar Sudah Siap Jalankan Program Makan Bergizi Gratis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap mengatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilihat sebagai pengembangan program sebelumnya yakni dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.

Sehingga keberadaan program MBG lebih komprehensif dan mengena kepada sasaran.

Dirinya menambahkan  BPKP melakukan pengawasan mulai dari persiapan, launching, hingga pelaksanaan program.

Di Kalbar sendiri pelaksanaan MBG dipastikan sudah siap untuk dilaunching. Namun hingga saat ini, Kalbar masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional.

"Secara kesiapan kita di Kalbar sudah siap launching , namun masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional," ujar  Rudy M. Harahap saat diwawancarai, pada Senin 13 Januari 2024.

Salah satu titik yang menjadi pelaksanaan MBG di Kalbar yakni Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. BPKP sendiri telah melakukan pengawasan pada titik tersebut. Dapur yang dimiliki di Komando Rayon Militer (Koramil) Rasau Jaya dinilai sangat layak untuk digunakan.

Kemudian peralatan dapur yang sempat menjadi kendala juga telah didatangkan dari Jakarta. Seperti tungku dan freezer yang harus dipesan secara khusus. Begitupun dengan tempat makannya juga memiliki standar tersendiri.

"Kami sudah koordinasi dengan Pak Gubernur untuk mengawal. Jangan sampai nanti karena kebutuhan suplai itu membuat harga bapok di Kalbar naik," jelasnya.

Baca juga: Tahu, Makanan Murah dengan Manfaat Besar: Kaya Gizi dan Baik untuk Diet

Rudy mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten kota se Kalbar untuk mengantisipasi perihal suplai bahan pokok yang dibutuhkan. Misalnya seperti suplai protein yang saat ini harus didatangkan dari luar daerah. Begitupun dengan ayam dan ternak sapi.

Apalagi tengah ramai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang harus diantisipasi pemerintah daerah. Meskipun di Kalbar masih terkendali namun pemerintah daerah harus menggencarkan upaya antisipasi guna pencegahan.

"Pemerintah daerah harus responsif terhadap isu yang ada. Saya mendorong Pemprov dan Pemda di Kalbar untuk menguatkan suplai," tutup Rudy. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!