Tantangan Serius Bagi Penegak Hukum di Kalbar, Penyelundupan Narkoba Dikendalikan dari Dalam Lapas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum IAIN PONTIANAK, Sukardi menegaskan kasus penyelundupan 18,9 kilogram narkoba jenis sabu yang berhasil digagalkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menunjukkan tantangan serius dalam penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia.

Ia menuturkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan para tersangka, terutama BR yang merupakan residivis dan saat ini menjadi narapidana, serta istrinya FAP yang berperan sebagai pengendali pergerakan narkoba, termasuk dalam kategori tindak pidana berat.

"Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi yang sangat tegas bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati, seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar," ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Rabu 17 Juli 2024.

Penangkapan ini juga mengungkap adanya keterlibatan narapidana dalam pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan Lapas di Indonesia.

Sebagai negara dengan peraturan yang ketat terhadap narkotika, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas jaringan narkoba yang sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk oknum penegak hukum dan narapidana.

"Kasus BR dan FAP ini merupakan contoh nyata bagaimana jaringan narkoba bisa beroperasi dari dalam penjara, memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan dan keamanan Lapas," ujarnya.

• Warga Binaan Lapas Jadi Pengendali Narkoba, Kadivpas: Akan Ajukan untuk Dipindah ke Nusakambangan

Untuk mengatasi masalah ini, aparat penegak hukum perlu memperkuat pengawasan dan pengamanan di Lapas.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan teknologi pengawasan, seperti pemasangan CCTV di seluruh area Lapas dan penggunaan teknologi deteksi narkoba yang canggih.

Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas dan integritas petugas Lapas melalui pelatihan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga mereka tidak mudah tergoda untuk terlibat dalam jaringan narkoba.

Sistem keamanan yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan dapat membantu mencegah narapidana mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara.

Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Lapas dan kepolisian untuk melakukan razia rutin dan inspeksi mendadak guna mendeteksi dan mencegah masuknya barang-barang terlarang ke dalam penjara.

Penggunaan anjing pelacak dan alat pendeteksi narkoba perlu ditingkatkan untuk memeriksa setiap pengunjung, kiriman barang, dan area Lapas secara keseluruhan.

"Dalam kasus ini, sinergi antara informasi masyarakat dan tindakan cepat aparat penegak hukum berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba," ucapnya.

"Hal ini menunjukkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi serta respon cepat dan tepat dari aparat penegak hukum," jelasnya.

Lebih jauh lagi, perlu adanya reformasi di sektor Lapas untuk memperbaiki sistem pengelolaan narapidana, termasuk pemisahan narapidana kasus narkotika dengan narapidana kasus lainnya, serta peningkatan program rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana.

Program rehabilitasi yang efektif dapat membantu narapidana untuk tidak kembali terlibat dalam kejahatan narkotika setelah bebas.

Selain itu, perlu adanya penguatan sanksi bagi narapidana yang terbukti masih terlibat dalam peredaran narkoba dari dalam penjara, termasuk pengurangan hak-hak tertentu sebagai narapidana.

"Dalam konteks ini, aparat penegak hukum juga perlu terus melakukan operasi penindakan yang berkesinambungan terhadap jaringan narkoba, termasuk mengejar dan menangkap pihak-pihak yang berada di luar negeri, seperti Aka yang disebut sebagai pengirim barang haram tersebut dari Malaysia," katanya.

Kerja sama internasional dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memutus rantai peredaran narkoba, serta memastikan bahwa Indonesia terbebas dari ancaman narkotika yang merusak generasi muda dan masa depan bangsa.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengawasan di Lapas, direkomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem manajemen Lapas, termasuk pengawasan internal dan eksternal, serta implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang lebih baik untuk memonitor kegiatan di dalam Lapas.

"Dengan demikian, diharapkan narapidana tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara, dan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien," tandasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini