DPRD Minta Kaji Ulang Aturan Terkait Program Atasi Kemiskinan di Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar mengatakan, penanganan pengemis memang sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Apalagi dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Pontianak yang dinilai cukup besar.

Selain itu, di tengah situasi ekonomi yang tinggi dan membuat daya beli masyarakat cukup terbatas.

Hal ini disampaikan Zulfidar saat dimintai tanggapan soal maraknya keberadaan manusia silver di Pontianak.

Zulfydar mengatakan seharusnya pemerintah segera membuat program-program untuk kepentingan masyarakat berkaitan dengan kemiskinan.

• Subsidi BBM Akan Diperketat, DPRD Kota Pontianak Sebut Harus Tepat Sasaran

“Tentu hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ini bagian dari masyarakat untuk berusaha mendapatkan pendapatan," katanya.

"Meskipun tergantung dari kacamata pemerintah, bahwa ini menjadi suatu permasalahan atau penyelesaian masalah,” ujarnya.

Zulfydar juga berharap kepada pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah maupun walikota dalam mengatasi kemiskinan, sehingga tidak merugikan masyarakat.

“Harusnya dikaji ulang Perwa yang bermasalah itu yang merugikan masyarakat untuk mendapatkan pendapatan,” jelasnya.