Tahun 2024, Diskop UKM Kalbar Telah Berikan Pendampingan Pada 3.369 Pelaku UMKM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kementrian Koperasi UKM melakukan Roadshow 1.000 Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kalimantan Barat, dengan Thema “ Kita Halalin 2024 Kalbar”, yang dihadiri 1000 pelaku UMKM sebagai peserta, yang dirangkaikan dengan seminar , berlangsung di Gedung Garuda Pemprov, Rabu 3 Juli 2024.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Kemenkop UKM RI, dengan Pemprov Kalbar, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), serta lembaga pembiayaan baik lokal maupun nasional, dalam upaya mengakselerasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil guna mendukung program Wajib Halal Oktober 2024.

Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat, Junaidi mengatakan pada tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalimantan Barat melalui PLUT-KUMKM telah mendampingi Pelaku Usaha dalam hal perizinan usaha mikro NIB sebanyak 3.369 melalui OSS.

Dimana sebanyak 150 UMKM telah difasilitasi mendapatkan Sertifikasi Halal, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) sebanyak 30 UMKM, HAKI/ Merk Dagang sebanyak 25 UMKM, SNI Bina UKM sebanyak 10, dan Izin Edar/MD sebanyak 10 Pelaku UMKM.

“Sementara sampai bulan Juni 2024, kita (Diskop UKM Kalbar) melalui PLUT-KUMKM telah melakukan pendampingan perizinan usaha mikro NIB melalui OSS sebanyak 631 Pelaku UMKM,” ujar Junaidi.

Baca juga: Pemprov Kalbar Serius Berantas Kemiskinan Ekstrem

Junaidi juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Kalbar dan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi RI, yang telah memberikan dukungan penuh melalui kegiatan Roadshow 1000 Sertifikat halal bagi 1000 Pelaku UMKM di Kalbar.

Demikian juga kepada pimpinan Instansi dan Lembaga terkait lainnya yang telah mendukung sehingga terlaksananya kegiatan ini.

Dikatannya tiap masing mempunyai peran. Diantaranya, di Kemenkop UKM melalui Deputi Bidang Usaha Mikro, berperan untuk memfasilitasi Pendampingan pendaftaran sertifikat halal self-declare oleh para pendamping Proses Produk Halal (PPH), yang telah direkrut baik berasal dari Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maupun LP3H lainnya.

Lalu, BPJPH Kementerian Agama memfasilitasi kuota Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi pelaku UMK, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat memfasilitasi pengumpulan data Pelaku UMKM yang akan di ikut sertakan dalam Roadshow 1.000 Halal melalui 20 Pendamping Halal yang terdiri dari KDEKS, Plut-KUMKM,MixroEx,Halal centre UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta penyediaan tempat kegiatan .

Selanjutnya, LP3H melakukan pemantauan verifikasi dan validasi data UMK yang dilakukan oleh para pendamping PPH, dan Dokumennya telah ditandatangani secara elektronik.

Ditempat yang sama, Ketua Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kalbar, Suherman mengatakan Roadshow 1000 Sertifikat Halal ini, merupakan wujud kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dikatakannya, hanya ada 15 provinsi di Indonesia, yang mendapatkan kuota hingga 1000 sertifikat halal bagi pelaku UMKM yang difasilitasi secara gratis. Dan salah satunya, yakni Provinsi Kalbar.

“Jadi nanti bukan hanya 1000 saja, ini yang difasilitasi Kemenkop, tapi yang lain nanti masih ada. Kita Harapkan semua UMKM di Kalbar, wajib sertifikasi halal pada 2024 ini, dan yang belum untuk segera mendaftar khususnya untuk yang kuliner,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk di Kalbar pendamping sertifikat halal ini mencapai 200 an, dan yang hadir dari Kemenkop hari ini membawa sebanyak 20 pendamping.

“Khusus untuk catering berbahan daging masih tetap regular, tapi kita mengupayakan agar ada sponsor untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, sehingga di Kalbar khususnya di Kota Pontianak seluruh produk kuliner UMKM mendapat sertikat halal,” ujarnya.