Pengamat Apresiasi Pemkot Pontianak yang Berikan Bantuan Pendidikan untuk Anak Kurang Mampu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Ani Sofian mengungkapkan untuk anak kurang mampu bisa mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sesuai dengan kebutuhannya.

Bahkan, Pemkot Pontianak disebut sudah menyiapkan anggaran cukup besar untuk bantuan pendidikan ini dalam APBD.

Merespon hal itu, Pengamat Pendidikan, Suherdiyanto menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan yang positif dari Pemkot Pontianak tersebut.

"Ini tentunya kami sebagai praktisi pendidikan sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pj Wali Kota Pontianak," ujarnya kepada Tribun Pontianak, Senin 10 Juni 2024.

"Dan tentunya ini selaras dengan apa yang sudah menjadi amanah dari pada UU 1945 bahwa salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.

Menurut Suherdiyanto kebijakan ini akan semakin memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat yang kurang mampu untuk tetep mendapatkan layanan atau akses pendidikan di Kota Pontianak.

• Masing-masing Dapat Rp 600 Ribu, Pemkot Salurkan Bantuan Uang Tunai untuk 3.350 KK di Pontianak

"Dan nanti juga endingnya adalah bagaimana kebijakan ini akan mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kota Pontianak," ucapnya.

Kemudian, kata Suhardiyanto, langkah yang seperti ini adalah langkah yang sangat strategis.

Kebijakan ini dapat menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya baik gubernur, bupati, maupun wali kota, khususnya di Kalimantan Barat (Kalbar).

Para kepala daerah lainnya diharapkan dapat mengikuti kebijakan yang serupa.

"Saya pikir ini adalah salah satu hal yang patut ditiru dan diadaptasi oleh pejabat-pejabat yang lain, sehingga semua akan bergerak bersama membangkitkan layanan, menguatkan ekosistem pendidikan, sehingga pendidikan di Kalbar khususnya Pontianak itu betul-betul menjadi barometer pendidikan yang ada di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Suhardiyanto yakin kebijakan ini dibuat telah dengan memperhatikan berbagai macam pertimbangan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

"Artinya dengan berbagai macam masukan dari pemuka masyarakat, maupun kajian dari aspek hukum yang tentunya tidak bertentangan dengan apa yang menjadi regulasi dalam dunia pendidikan dalam ranah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat ini," tuturnya.

"Dan mudah-mudahan semoga apa yang dilakukan ini adalah menjadi salah satu bagian di mana kewajiban pemerintah kota adalah menyiapkan 20 persen anggaran dari pada APBD nya masing-masing," tandasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini