Tanggulangi Kemiskinan, Wabup Ketapang: Harus Ada Penyempurnaan Data Kembali

Dalam rakor tersebut, ia menyampaikan ada tiga data yang terkait dengan kemiskinan yakni P3KE, BPS dan DTKS.

|
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Jovanka MC
Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, bertempat di Hotel Mercure, Senin 15 Mei 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Bupati Ketapang Farhan mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalbar, bertempat di Hotel Mercure, Senin 15 Mei 2023.

Dalam rakor tersebut, ia menyampaikan ada tiga data yang terkait dengan kemiskinan yakni P3KE, BPS dan DTKS. Semua data-data tersebut tidak sama antara satu data dengan yang lainnya. 

"Seperti di Ketapang, data P3KE 36,67 persen, BPS 9,39 persen dan DTKS 44,32 persen. Artinya, dalam pertemuan ini barangkali kita menyepakati bagaimana seluruh kabupaten/kota bahwa data ini harus kita sempurnakan, karena dikedepannya saat rapat penanggulangan kemiskinan, data-data yang tampilakan terus seperti ini,  ada P3KE, BPS dan DTKS," ujarnya.

Wabup Farhan menyarankan agar kedepan ada sensus penduduk miskin dengan kriteria kondisi daerah setempat.

"Kalau kita mengukur dengan kriteria pusat, salah satu kriteria nya itu lantai rumah penduduk itu tanah, sedangkan Ketapang tidak ada, seluruh lantai papan, jadi barangkali kita memerlukan kesepakatan apakah kita sensus ulang. Setiap rapat kita membicarakan data, tapi cara memecahkan data kita tidak pernah memecahkannya," imbuhya. 

• Gubernur Sutarmidji Apresiasi Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sambas

• Angka Kemiskinan Kabupaten Sambas di 2022 Menurun Signifikan

Selain itu, khusus stunting misalnya, pihaknya menemukan bahwa penduduk yang masuk dalam kategori stunting adalah keluarga dengan jumlah anak yang banyak dan kehidupan rumah tangganya miskin.

"Kalau melihat dari data yang saya kunjungi di lapangan, saya memastikam bahwa ada hubungan kondisi stunting di dalam suatu rumah tangga itu dengan kemiskinan, ditambah lingkungannya yang rapat (kumuh), itulah situasi yang barangkali kita harus mengungkap data, kalau ada situasi yang terjadi seperti di Ketapang, kita pastikan untuk intervensi daerah tersebut dengan berbagai macam program," ujarnya.

Farhan katakan, strategi yang akan dilakukan dalam menangani angka Kemiskinan yakni diantaranya infrastruktur, sektor pertanian, ketersediaan tenaga kerja,

"Infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam menangani kemiskinan, sektor pertanian sebab banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pangan, ini masih terus kita tingkatkan. Terkait dengan ketersediaan tenaga kerja, ada dua program yang kita dorong, pertama ada disnakertrans yang melaksanakan pelatian-pelatihan, kedua adalah pemuda dan olahraga yang menyasar kepada pemudanya untuk menyocokkan minat pemuda Ketapang untuk masuk kedalam pelatian-pelatihan yang nantinya untuk mendorong masyarakat punya pekerjaan," tutupnya.

Terakhir, ia katakan agar seluruh pihak kembali sepakat satu suara utnuk seluruh wilayah di Kalbar berstrategi dalam penanganan kemiskinan. 

"Misalnya, untuk memastikan Kemiskinan dalam bentuk persentase, dapat dilihat dari Indeks Desa Membangun. Karena Indeks Desa Membangun ada desa tertinggal misalnya, artinya menjadi kontraversial kalau desanya mandiri tapi angka kemiskinan masih banyak, berarti ada sesuatu yang salah disana," ungkapnya.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved