Headline Hari Ini: Gubernur Sutarmidji Beberkan 3 Upaya Penurunan Angka Stunting di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menyarankan agar ke depan dalam indikator Desa Mandiri sesuai Indeks Desa Membangun (IDM), harus ada indikator Kesehatan yang langsung merujuk pada tingkatan atau angka stunting di suatu Desa. Jika itu bisa dilakukan, ia yakin penanganan stunting dari mulai tingkat Desa akan lebih baik, atau menjadi perhatian seluruh Kepala Desa.

"Misalnya (desa) angka stuntingnya masih di bawah target nasional nilainya (untuk IDM) tidak boleh di atas lima (poin). Jika target nasional 14 persen, tiba-tiba dia (desa) 20 persen, maka nilainya misalnya hanya lima. Sehingga itu mempengaruhi capaian desa mandirinya," ujar Sutarmidji usai mengukuhkan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar, Pintauli Romangasi Siregar, di Aula Garuda, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Gubernur, Rabu 3 Mei 2023..

Berbagai hal terkait penanganan stunting pun menjadi sorotan serius Gubernur Kalbar itu. Ia memberikan perhatian serius dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting di provinsi Kalbar ini.

Hal pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah validasi data stunting hingga pada nama dan alamat atau by name by address.

"Jadi keluarga-keluarga yang perlu diwaspadai karena dari sisi ekonomi misalnya, terutama yang PKH (Program Keluarga Harapan) itu perlu pemantauan," ujarnya.

• Deputi Lalitbang BKKBN RI Optimis Turunkan Angka Stunting Melalui Program Bangga Kencana

Selain itu, Midji mengatakan hal lain yang perlu dilakukan yakni pengadaan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan parameter ukur stunting. Seperti misalnya alat pemeriksaan untuk ibu hamil (USG), dan alat lainnya yang berkaitan dengan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Nah (kalau) alatnya tidak ada, bagaimana mau mengkurnya. Akhirnya kan (data) tidak valid," katanya.

Sutarmidji juga meminta untuk terus menggencarkan sosialisasi terkait stunting. Mulai dari hal sederhana, seperti definisi stunting, akibat atau dampaknya, serta hal lain, agar masyarakat mengetahui.

“Saya harap semua pihak harus terlibat dengan perannya masing-masing. Kalau itu sudah dilakukan, maka saya rasa akan lebih cepat (dalam penanganan stunting)," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Sutarmidji juga meminta setelah dikukuhkan BKKBN dapat bekerja cepat dan lebih serius terutama dalam percepatan penanganan stunting di Kalimantan Barat.

Ia meminta agar seluruh komponen BKKBN bekerja dengan data agar mempercepat proses percepatan penurunan angka prevalensi stunting.

Sutarmidji juga mengimbau untuk tetap mendorong semua pihak melakukan sosialisasi terkait stunting. Selain itu, dirinya menyampaikan perlu perhatian dan pemantauan lebih terhadap keluarga-keluarga dari sisi ekonomi terutama yang PKH (Program Keluarga Harapan).

• Untan Pontianak Libatkan Dosen Hingga Mahasiswa dalam Menekan Angka Stunting di Kalbar

BKKBN: Validasi Data

Terhadap yang menjadi perhatian Gubernur Kalbar, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Pintauli Romangasi Siregar mengungkapkan, target pertama pihaknya, sesuai dengan arahan gubernur yakni bagaimana melakukan validasi data.

Bahkan dikatakannya pada pekan lalu pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.