Peringatan Hari Otonomi Daerah 2023, Gubernur Sutarmidji : Jangan Hanya Slogan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kalimantan Barat menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023. Bertempat di Aula Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar. Sabtu, 29 April 2023.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji dihadapan para jajarannya menyampaikan sejumlah arahan dan penekanan guna mewujudkan cita-cita otonomi daerah.

"Saya berharap otonomi daerah ini bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan roh nya, keinginan yang ingin dicapai dari otonomi daerah itu," ucap Gubernur Sutarmidji usai upacara.

"Yaitu kemajuan daerah, jadi masing-masing kepala daerah dan jajarannya bisa mengimplementasikan itu di daerahnya masing-masing," paparnya.

Kata Sutarmidji, jangan sampai muncul penilaian bahwa otonomi daerah gagal dilaksanakan.

Baca juga: Terima Tim Satgas Operasi Trisila 2023, Gubernur Sutarmidji Sampaikan Berbagai Potensi Kalbar

"Kita ambil contoh Provinsi Kalbar, tata kelola kita sudah bagus dimana kita berhasil Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) kita urutan kedua setelah DKI, kemarin daya saing berkelanjutan kita urutan kedua setelah Jogja, MCP kita urutan tiga," ungkapnya.

"Artinya kalau kita mau dengan sumber daya yang ada bisa mencapai prestasi yang baik," pungkasnya.

Lebih lanjut, capaian-capaian prestasi yang baik ini menurutnya harus diikuti dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Terlebih, lanjutnya lagi, Provinsi Kalbar termasuk daerah dengan celah fiskal yang bagus.

"Nah dengan celah fiskal yang bagus itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kalbar ini," tuturnya.

"Itulah roh dari otonomi daerah," tegasnya.

Selain itu, Sutarmidji juga mengungkapkan bahwa Kalbar ini masih memiliki beberapa tantangan yang harus ditangani secara serius. Salah satunya adalah infrastruktur jalan.

Secara keseluruhan, kata Sutarmidji, masih terdapat kurang lebih 600 kilometer jalan rusak di Kalbar ini, baik itu jalan yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan yang jadi kewenangan kabupaten kota.

"Kalbar ini masih ada jalan provinsi, jalan negara, baik itu jalan kabupaten, masih ada 600 kilometer yang rusak. Yang itu memerlukan anggaran kurang lebih 4 Triliun," ungkapnya.

Oleh karenanya lah, Sutarmidji menuturkan pentingnya sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten kota, maupun lembaga legislatifnya.