Begini Proses Pencairan Dana Bansos PBI JK, Apa Diterima Jadi Uang Tunai? Berikut Penjelasannya!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hadirnya beberapa Bansos yang akan diterima oleh KPM terdata DTKS Kemensos pada tahun 2023 tentu menjadi kabar yang menggembirakan. 

Selain Bansos reguler yaitu PKH dan BPNT, Banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang cara untuk mendapatkan Bansos PBI JK 2023 dari pemerintah.

Diketahui bahwa penerima Bansos PBI JK 2023 diberi kemudahan akses gratis ke fasilitas kesehatan tanpa harus membayar iuran dari BPJS Kesehatan setiap bulan, Namun terkadang ada juga yang bertanya apakah Bansos PBI dapat diterima menjadi uang tunai atau tidak. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kami memberikan gambaran secara rinci mengenai apa yangu dimaksud Bansos PBI JK dan bagaimana cara menggunakannya. 

Bansos PBI JK akan memberikan efek atau kemudahan akses tersebut setelah dikondisikan pemerintah, dengan cara pemerintah yang melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan melalui APBN dan APBD.

• Kalender 2023 BPJS Kesehatan Berpotensi Terima Bansos 2023, Berikut Cara Cek Kepesertaan BPJS PBI!

Hanya orang-orang terpilih yang masuk kategori miskin dan terdaftar di DTKS yang menerima bansos ini.

- UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dijelaskan pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

- Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pada Pasal 8 ayat 2 dijelaskan tentang identitas peserta minimal memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

- Permensos No. 21 Tahun 2019 yang mengatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, pada Pasal 4 disebutkan bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Sedangkan untuk syarat dan cara menjadi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah seperti dilansir dari kanal YouTube Pendamping Sosial (Link) ada beberapa Syarat dan cara nebjadi penerima Bansos PBI JK;

Persyaratan menjadi penerima manfaat bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK):

- Fotocopy Kartu Keluarga dan e-KTP penerima manfaat

- Surat Keterangan Sakit yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah

- Surat keterangan tidak mampu atau miskin dari Desa/Kelurahan

- Surat keterangan hamil bagi wanita hamil dari petugas medis

Cara menjadi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK):

1. Masyarakat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan

2. Petugas melakukan pengecekan via aplikasi SIKS-NG apakah KK/NIK calon penerima manfaat sudah masuk DTKS

3. Jika KK/NIK ada dalam DTKS, maka petugas kemudian mencetak surat keterangannya

4. Jika KK/NIK belum masuk DTKS, maka akan ditindaklanjuti dengan status emergency apabila yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit.

Bersamaan dengan itu, keluarga diarahkan ke kantor Lurah/Desa untuk mengusulkan diri masuk DTKS melalui musyawarah Kelurahan/Desa

5. Dokumen diajukan ke BPJS setiap tanggal 20 pada bulan berjalan, sementara kuota peserta yang diajukan maksimal 500 peserta pada tiap bulan

6. KIS akan diterbitkan oleh BPJS pada saat 20 hari dan maksimal 90 hari setelah pengajuan peserta Semoga bermanfaat. (*)