Belum Masuk Prolegnas, Anggota Komisi X DPR Sebut Wacana DOB di Kalbar Tak Akan Mudah Terealisasi

"Jadi ndak gampang, makanya kalau tidak ada yang mengurus, tidak ada anggota (DPR RI) yang punya komitmen untuk itu, jangan harap lah Kapuas Raya untuk periode ini sih omong kosong, kabupaten yang lain juga omong kosong," paparnya.

• Ketua Komite IV Dukung Wacana DOB Ketapang, Persiapan Tenaga ASN Tanggungjawab Kabupaten Induk

AAS melanjutkan, selain belum termasuk dalam Prolegnas DPR RI, wacana DOB juga terhalang moratorium. Menurutnya, moratorium ini hanya strategi/politik anggaran pemerintah pusat.

Selain politik anggaran, moratorium juga menjadi startegi pemerintah pusat untuk mengendalikan nafsu daerah-daerah untuk memekarkan wilayahnya.

"Moratorium itu sebetulnya, menurut saya itu hanya taktik pemerintah aja, supaya pengeluaran pemerintah pusat itu tidak terlalu besar ke daerah, itu kan hanya politik anggaran pemerintah saja, jadi moratorium dulu," ujarnya.

"Selain itu nafsu daerah untuk memekarkan daerahnya sangat besar, Jadi sudah mekar, mekar lagi, sudah mekar, mekar lagi. Kadang-kadang wilayah itu walaupun pun penduduknya besar, tapi kemudian luasnya cuman 5000 KM, kalau dia ndak punya sumberdaya alam atau sumberdaya yang lain untuk mendukung PAD nya, itu kan jadi beban pemerintah kan," paparnya.

Menurut AAS, seharusnya pemerintah pusat tidak boleh menggeneralisasi moratorium kepada semua daerah, harus ada pengecualian, terlebih kepada daerah-daerah yang belum maju seperti Kalbar.

"Nah mengapa Papua ada pengecualian dapat hak istimewa, kok Kalimantan ndak? Nah itu juga sering jadi pertanyaan, di Papua itu sudah dapat dana otonomi khusus yang ratusan triliun kan, kemudian banyak keistimewaan-keistimewaan yang lain, toh daerahnya juga gitu-gitu terus kan?" ujarnya.

"Coba dana itu dipakai untuk, misalnya pemekaran Provinsi Kapuas Raya, kalau pemerintah kasi Rp 1/2 triliun satu tahun untuk bantu Kapuas Raya, itu sudah berapa yang bisa dibangun di Kapuas Raya kan. Jalan-jalan yang misalnya dari Sintang ke Ketungau, dari Sintang sampai ke Serawai sana itu sudah bisa, paling tidak diperhatikan setiap tahun kan, itu untuk Sintang aja belum yang Kabupaten lain," ujarnya.

"Nah sementara Kalbar yang luasnya sebegini, cuman dikasi Rp 1 triliun lebih oleh pemerintah pusat, kan ndak adil kan? DAU nya, taruhlah dengan segala DAK keseluruhan, ditambah dengan 14 Kabupaten/Kota paling lah Rp 3 triliun, belum ada apa-apanya kan dibanding dengan dan yang ke Papua yang puluhan bahkan sampai ratusan triliun kan kan tidak ada artinya juga," tandasnya.

Dua hal tersebut lah yang menjadi alasan AAS mengatakan bahwa wacana-wacana DOB yang ada di Kalbar ini adalah omong kosong belaka dan tidak mengalami kemajuan sedikit pun di Senayan.

"Ndak ada kemajuan apa-apa, gak ada yang memperjuangkan itu, gak ada, gimana barang itu mau ini kan? Jadi kalau ada yang ngomong Kapuas Raya itu selangkah lagi sudah terwujud itu omong kosong, jangan dipercaya," tegasnya.

• Dukung Pembentukan DOB, Tokoh Pemuda Kendawangan : Pemekaran Mudahkan Pelayanan ke Masyarakat

Ia menjelaskan, salah satu yang menyebabkan wacana tersebut jalan ditempat adalah tidak adanya anggota DPR RI dari Kalbar yang memperjuangkannya di Komisi II.

Terkhusus pada wacana DOB Kapuas Raya, tidak ada satupun anggota DPR RI yang berasal dari Dapil Kalbar II yang memperjuangkannya di Komisi II.

Untuk diketahui, wilayah-wilayah yang tergabung dalam Dapil Kalbar II DPR RI adalah merupakan rencana wilayah Provinsi Kapuas Raya.

"Ndak ada orang yang memperjuangkan disana, ada orang Kapuas Raya di komisi II? Ndak ada. Kami yang 4 orang (anggota DPR RI Dapil Kalbar 2) ini kan, saya di Komisi X, Yessy di Komisi IV, Krisantus di Komisi I, Lasarus di Komisi V. Yang punya anu kan di Komisi II, nah makanya pemilihan kedepan ini harus ada orang dari Dapil Kalbar II yang masuk ke Komisi II," paparnya.