Warung Tak Boleh Jual Gas Melon, Warga di Kalbar Khawatir Penjual Jauh dari Rumah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah berencana melakukan penjualan Elpiji 3 kg atau gas melon hanya pada penyalur-penyalur resmi. Aturan tersebut akan menyebabkan penyaluran atau penjualan pada tingkat pengecer seperti warung kecil tak lagi ada.

Masyarakat hanya dapat langsung membeli Elpiji 3 kg di sub penyalur. Rencana ini pun dinilai sebagian masyarakat Kalbar justru akan merepotkan. Namun sebagian lainnya tidak keberatan asalkan elpiji 3 kg nantinya tidak mengalami kelangkaan.

Seperti yang disampaikan Vina, ibu satu anak ini mengaku penggunaan KTP maupun aplikasi akan membuat ribet ketika hendak membeli elpiji.

“Kalau nanti belinya di agen resmi terus pakai aplikasi atau KTP gitu agak ribet juga yaa,” katanya kepada Tribun Pontianak, Minggu 15 Januari 2023.

Saat ini ia mengaku tak mengalami kesulitan dalam memperoleh gas LPG tersebut.

“Beberapa bulan ini sih stok di warung ada terus dan belum pernah kesulitan,” jelasnya.

• Tanggapan Warga Landak Terkait Aturan Terbaru Penyaluran Gas Elpiji 3 Kg

Hal senada juga disampaikan Sinta, warga Kabupaten Kubu Raya, yang juga menilai ribet jika pembelian Elpiji harus ke penyalur resmi dan menggunakan KTP. Menurutnya penjualan Elpiji saat ini lebih memudahkan masyarakat karena tersedia di warung-warung terdekat.

“Agak ribet, apalagi kalau warung resmi tersebut ternyata cukup jauh jaraknya dari rumah, kalau bisa ya diperbanyak saja penyalur resminya,” katanya.

Namun demikian, Sinta mengaku akan mengikuti keputusan yang berlaku.

“Ya, tapi kalau keputusannya memang begitu tidak apa-apa kami pasti ikuti, asalkan tidak langka saja,” jelasnya.

Terkait harga, Sinta mengaku selama ini membeli Elpiji di warung terdekat dengan harga Rp 23 ribu per tabung 3 kg.

Sementara Berta (32), warga Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, mengaku tidak mempermasalahkan aturan penjualan gas Elpiji 3 kg yang mengharuskan penggunaan KTP.

Ia memberi catatan, asalkan harganya bisa sesuai HET dari pemerintah dan ketersediaan aman.

"Yang penting kapanpun dibutuhkan ada, jangan sampai nanti justru jadi langka dan harganya naik berkali-kali lipat," ujarnya.

Terkait syarat pembelian gas Elpiji yang diwacanakan menggunakan KTP, Berta mengaku tak keberatan asalkan konsumen dengan KTP dari kecamatan ataupun kabupaten/kota lainnya tetap bisa membeli Elpiji 3 kg di Kabupaten Landak.

"Kalau hanya bisa KTP penduduk asli ya tentu susah, karena kami KTP Sanggau, jadi akan susah kalau yang beli gas hanya boleh KTP Landak. Terus kalau pakai aplikasi MyPertamina itu agak ribet menurut saya, karena saya kurang paham pakai aplikasi, " katanya.

Ia pun berharap apapun kebijakan pemerintah dan Pertamina nantinya tidak semakin menyulitkan masyarakat. Diketahui saat ini harga elpiji 3 kg di sejumlah pengecer di Kabupaten Landak berkisar antara Rp 22 ribu sampai Rp 30 ribu per tabung.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas Eko Suprihatino mengatakan perlu adanya pengawasan ketat terkait harga LPG 3 kilogram di masyarakat. Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sambas ini menanggapi terkait aturan pemerintah yang akan melarang penjualan gas melon di warung-warung kecil yang bukan penyalur resmi Pertamina.

Menurut Eko Suprihatino penjualan gas melon di warung-warung kecil atau BUM-desa boleh-boleh saja. Akan tetapi harus diawasi agar sesuai prosedur yang berlaku.

"Menurut saya boleh saja dijual di warung dan bumdes-bumdes, hanya harga yang harus diawasi agar sesuai dengan prosedur yang ada," tuturnya.

Dia mengungkapkan, kondisi di tengah masyarakat saat ini masih mengantre untuk mendapatkan LPG 3 kilogram tersebut. Selain itu, persoalan harga juga menjadi problem yang harus dipecahkan.

"LPG 3 kg masyarakat masih mengantre dan persoalan harga perlu dipecahkan besama. Kita bisa melihat sendiri antrean-antreannya," ujarnya.

• Anggota DPRD Sambas Nilai Penjualan Gas LPG 3 Kg Boleh Di Warung Asalkan Diawasi

Lebih jauh menurut Eko Suprihatino, bahwa masih banyak penjual yang menjual dengan harga tinggi di atas HET.

"Masih banyak yang lebih tinggi," tegasnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, rencana ini bertujuan agar data konsumen lebih akurat dan subsidi lebih tepat sasaran.

"Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah kalau dari sub penyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen," kata Tutuka, dikutip dari Kompas.com, Senin 9 Januari 2023..

Terkait rencana ini, Tutuka mengatakan, sudah ada surat dari Menteri ESDM untuk Pertamina selaku penyalur Elpiji 3 kg. Surat tersebut, menugaskan agar perusahaan pelat merah ini memperhatikan pengawasan elpiji 3 kg hingga ke tangan konsumen.

"Kami sudah ada surat dari Pak Menteri ke Pertamina untuk memperhatikan pengawasan itu, sampai ke konsumen," ujar Tutuka dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Lalu, bagaimana persiapan Pertamina terkait rencana penyaluran elpiji 3 kg?

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menjelaskan, Pertamina akan mengatur pola penyaluran elpiji bersubsidi sejalan dengan rencana pemerintah.

"Sub penyalur atau pangkalan (elpiji) juga kita sesuaikan," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat 13 Januari 2023.

Saat ditanya rencana penyaluran elpiji 3 kg tak lagi bisa melalui pengecer atau warung, Irto pun tak menjawabnya secara lugas.

"Warung itu pangkalan resmi?" kata dia bertanya balik. Irto menambahkan, pihaknya telah menambahkan pangkalan sebanyak 22.000 pada 2022.

Sementara pada tahun ini, Pertamina masih perlu meninjau daerah lain.

"Sedang kita review, termasuk dengan rencana implementasi uji coba di daerah lain. Ini masih kami koordinasikan dengan pihak regulator," ungkapnya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News