Sutarmidji Optimis Pencapaian Pajak Hingga Desember 2022 Bisa Lebih Dari Rp 9 triliun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Target penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar Rp 7,55 Triliun. Saat ini hingga 30 Juni 2022 atau per semester I, realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalbar sudah tercapai Rp 5,46 triliun atau 72,38 persen.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji optimis pencapaian pajak hingga Desember 2022 bisa diatas Rp 9 triliun.

"Target penerimaan pajak nasional tahun ini Rp 7,5 triliun, perkiraan saya bisa di atas 9 triliun untuk Kalbar. Jangan khawatir Pak," ujar Midji kepada Kakanwil DJP Kalbar saat Peringatan Hari Pajak di Hotel Mahkota Kamis 14 Juli 2022.

Ia mengatakan tahun 2022, PAD juga akan lebih besar, dimana saat ini realisasi sudah lebih dari 58 persen.

"Saya perkirakan akan lebih dari target. Karena trennya makin bagus, ini menunjukkan ekonomi Kalbar sudah pulih," ujarnya.

• Penerimaan Pajak Tumbuh Positif, Sejalan dengan Pemulihan Ekonomi di Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 perkiraan Midji diatas 5 persen namun semua stakeholder harus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

"Komoditas seperti beras, gula, dan lainnya jangan sampai menjadi penyumbang inflasi," ujarnya.

Penyumbang PAD terbesar kata Midji adalah retribusi-retribusi pemakaian kekayaan daerah, BUMD dan sebagainya.

"Bank Kalbar itu memberikan kontribusi PAD hampir Rp 100 miliar setiap tahun. Sampai hari ini pendapatan asli daerah realisasinya sudah 58,23 persen, pajak daerah 52,53 persen hampir 53 persen. Tadi malam kita membuat KUA PPAS, saya bilang saya maunya dari Rp 5,6 triliun, tahun depan itu Rp 6,1 triliun," ujarnya. 

Ia mengatakan dalam mencapai target pasti ada tantangan. Selama kualitas belanja baik ia mengatakan jangan takut dengan masalah politis.

"Kepala daerah enggak perlu takut. Bagaimana kita ngelola kalau tidak ada tantangan, jangan hanya sekedar mendapatkan. Takutnya tahun politik, enggak apa-apa karena belanjanya untuk kesejahteraan rakyat bukan belanja untuk foya-foya enggak tentu," ujarnya.

Midji mengatakan yang perlu ditakuti ketika pendapatan besar namun belanja tidak produktif.

"Tidak menyentuh kepentingan masyarakat, tidak menyentuh kepentingan rakyat, itu yang jangan. Tapi selama belanja itu kualitas belanjanya baik dan itu bisa dongkrak kesejahteraan masyarakat, sudah jalan aja," ujarnya.

• Program Pengungkapan Sukarela Sumbang Rp 717 Miliar Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kalbar

Ia mengaku saat itu obsesinya menjadikan Kalbar menjadi provinsi dengan ekonomi teratas.

"Dulu Kalbar dari 5 provinsi di Kalimantan ekonominya tampilan ekonomi selalu berada di nomor 4. Setelah Kaltim, Kalsel, Kalteng, baru Kalbar. Saya bilang enggak bisa, saya maunya tampil nomor 1, nah silakan lihat data 2 tahun 3 tahun terakhir ini, Kalbar sudah tampil di nomor 2.