Rospita Vici Paulyn Nainggolan Perempuan Asal Kalbar Terpilih Jadi Anggota Komisi Informasi Pusat
Berhasil terpilih menjadi Komisioner KI Pusat RI tentu merupakan pencapaian yang luar biasa baginya setelah berjuang berbulan-bulan dalam seleksi calo
Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
“Jadi ketika ada pembukaan KI saya melihat bahwa tujuan dari pekerjaan atau terbentuknya KI sangat baik sekali. Saya mendaftar dan bersyukur bisa lolos,”jelasnya.
Pada periode pertama bergabung di KI Kalbar, ia juga diberi kesempatan untuk menjadi Ketua KI Kalbar. Jadi karena KI saat itu baru yang mengharuskan untuk bekerja ekstra.
“Periode pertama saya di 2014-2018, kemudian lanjut periode kedua dipercayai kembali menjadi Ketua KI Kalbar,” ucapnya.
KI Kalbar terus melakukan pendekatan ke PPID dimana Badan Publik diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
Tapi yang sudah dilakukan mulai dari sosialisasi dan edukasi itu tidak maksimal, karena ASN sering berganti tepat. Akhirnya ia berpikir untuk merubah Pola, tidak lagi pada PPID tapi pimpinannya karena komitmen itu harus ada dari pemimpinnya.
“Ketika pimpinannya sudah mempunyai komitmen. Saya pikir kebawahnya akan lebih mudah. Karena ada instruksi langsung dai atasan” ujarnya.
Ia terus mencari pola agar informasi tersebut bisa sampai dimasyarakat luas. Akhirnya ketika ia bertemu dengan pimpinan badan publik seperti bupati/walikota, ia meminta statement secara langsung.
“Saya meminta statement bagaimana kepala daerah tersebut berkomitmen terhadap keterbukaan informasi yang saya videokan. Lalu video tersebut kita masukan ke youtube KI Kalbar dan kita sebarkan melalui medsos supaya masyarakat tahu bahwa sudah ada komitmen kuat dari kepala daerahnya. Dengan demikian akan lebih mudah bagi PPID unruk bekerja,, dan ternyata hal tersebut efektif berjalan dengan sangat baik sekali” ungkapnya.
Terbukti pada memasuki periode kedua berjalan pada 14 kabupaten kota di Kalbar yang telah dilakukan monitoring evaluasi di tahun kemarin sudah 11 berada di zona informatif, 1 menuju informatif, dan 2 masih berada di zona informati.
“Untuk yang belum informatif kaminterus melakukan pendampingan. Dan setelah kita lakukan komunikasi dengan kepala daerahnya, responnya baik sekali. Saya yakin tahun ini mereka meningkat lebih baik lagi,” jelasnya.
Kemudian prestasi lain yang luar biasa ada kewajibab Badan publik memberikan laporan layanab informasi ke KI minimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dikatakannya kalau melihat progresnya untuk OPD tingkat provinsi sudah 100 persen sudah menyerahkan. Artinya kalau melihat secara keseluruhan progres Komisi Informasi luar biasa.
Bahkan dikatakannya terbukti tahun 2018 lalu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Nasional Provinsi Kalbar meraih peringkat pertama. Kemudian di 2021 pada pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Nasional Kalbar terbaik kedua secara nasional.
“Saat itu nilai Kalbar ada di angka 80,38 melampaui hasil indeks secara keseluruhan yang berada di angka 71,37,”ucapnya.
Ia mengatakan ini luar biasa karena indeks tersebut diukur dari tiga unsur yakni pemerintah sebagai penyedia informasi, masyarakat sebagai pengguna informasi, dan pelaku usaha sehingga lebih terukur.
“Jadi kita ingin melihat informasi yang diberikan oleh badan publik ini mempunyai nilai guna bagi para pelaku usaha,” jelasnya.
Dikatakannya ini menunjukan kinerja teman-teman KI luar biasa, jadi tidak bicara hasil dirinya sendiri tapi secara kolektif kerja bersama bisa membawa Kalbar ke tingkat nasional. (*)