Rospita Vici Paulyn Nainggolan Perempuan Asal Kalbar Terpilih Jadi Anggota Komisi Informasi Pusat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat dua periode, Rospita Vici Paulyn Nainggolan berhasil terpilih menjadi Komisioner KI Pusat RI yang rencananya akan dilantik pada April 2022. 

Berhasil terpilih menjadi Komisioner KI Pusat RI tentu merupakan pencapaian yang luar biasa baginya setelah berjuang berbulan-bulan dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi Pusat, mulai dari menyiapkan berkas sampai ke berbagai tahapan test yang harus dilalui. 

“Jadi tahapan pendaftaran dimulai pada Agustus sampai September tahun lalu. Ada sekitar 606 pendaftar. Kemudian yang lulus tahap 1 seleksi administrasi 171 orang dari seluruh Indonesia,”ujarnya. 

• Komisi Informasi Kalbar Kembali Fasilitasi Masyarakat untuk Terima Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Dari 171 orang tersebut selanjutnya mengikuti tahapan kedua yaitu test tertulis di Oktober, dan karena masih dalam kondisi pandemi maka test dilakukan secara daring dan para pserta diminta untuk membuat makalah dalam waktu yang singkat.

Test ini ingin melihat sejauh mana pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap Keterbukaan Informasi Publik. 

“Dari 171 orang, tersaring menjadi 63 orang yang lulus test tertulis. Saya bersyukur termasuk dalam 63 orang tersebut. Kemudian ke-63 peserta mengikuti tahap 3 yaitu assesment test yang dilaksanakan selama dua hari,” ujarnya.

Assesment test  merupakan test psikologi, dimana selain melakukan test psikologi tertulis, para peserta juga melakukan wawancara langsng dengan para psikolog, dan kembali diwajibkan untuk membuat makalah lagi terkait program kerja dan apa yang akan kita lakukan jika terpilih sebagai anggota KI Pusat. 

[Update Informasi Seputar Kota Pontianak]

Setelah itu yang berhasil lulus assesment test sebanyak 36 orang. Kemudian November dilanjutkan dengan mengikuti lagi tahap ke 4 yaitu seleksi wawancara di Pansel dan diambil 21 orang yang masuk dalam tahap kelima yaitu fit and proper test di Komisi 1 DPR RI yang dilakukan pada 28 dan 29 Maret 2022. 

“Dari 21 orang yang lulus seleksi wawancara dan mengikuti fit and proper test ini tentu semuanya sudah merupakan yang terbaik karena hasil seleksi oleh pansel,” ujarnya. 

Dikatakannya bukan hal mudah untuk sampai dititik saat ini, karena memang dirinya tidak berdomisili di Jakarta, ditambah lagi masih ada tugas yang harus diemban sebagai KI Kalbar pada masa akhir jabatannya.

Sehingga tentunya membutuhkan energi ekstra untuk membagi tanggungjawab antara kerja-kerja di KI Kalbar dan mengikuti seleksi KI Pusat. 

Dikatakannya saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR RI, setiap peserta seleksi calon anggota KI Pusat diminta memyampaikan pemaparan visi-misinya untuk Komisi Informasi Pusat, dan setelah itu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing fraksi. 

Satu hal yang menjadi surprised ketika ibu Nurul Arifin dari Fraksi Golkar sebelum mengajukan pertanyaannya menyampaikan apresiasinya terhadap Kalbar atas hasil penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publiknya di tahun 2021 yang berada di angka 80,38 jauh melampui nilai rata-rata Nasional yang berada di angka 71,37. 

“Pencapaian ini tentunya berkat keberhasilan Kerja-kerja Komisi Informasi Provinsi Kalbar dalam mengedukasi badan publik untuk mengimplementasikan keterbukaan secara maksimal di badan publiknya masing-masing, serta sosialisasi-edukasi ke masyarakat terkait hak untuk tahu,” ungkapnya. 

Dikatakannya bahwa keberhasilan terhadap kerja bersama selama di KI Kalbar dalam mendorong percepatan keterbukaan informasi di Kalbar ini yang ia sampaikan dan paparkan dalam menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, untuk dapat diadopsi di tingkat pusat jika ia terpilih saat itu. 

Lalu setelah  fit and proper test  ia berkesempatan untuk bertemu mahasiswa yang pada saat itu mengikuti proses Fit and Proper Test tersebut, dimana mahasiswa tersebut mengatakan sering membuka website dan Medsos KI Kalbar dan mengatakan bahwa KI Kalbar sangat informatif dalam pemyampaian informasi tentang kerja-kerjanya sehingga bisa menjadi pilot project bagi KI lain dan mereka mengatakan tidak ada KI lain yang aktifnya luar biasa seperti KI Kalbar. 

“Saya pikir ini menjadi suatu semangat yang luar biasa untuk memacu saya. Apa yang baik yang sudah saya lakukan di Kalbar akan saya coba diadopsi untuk dilakukan ditingkat pusat,” ungkpanya. 

Ia akan mulai tugas aktif di Jakarta pada April ini yang rencananya sudah akan dilantik. Nanti KI Kalbar akan dilakukan Pleno ulang untuk pemilihan unsur pimpinan yang baru. 

Ia menyampaikn terima kasih untuk teman-teman komisioner dan semua staf KI Kalbar  atas dukungan yang luar biasa yang telah memberikan support dari awal seleksi sampai akhir. 

• Komisi Informasi Kalbar Lakukan Monev Bersama Pemkab Mempawah

“Dukungan dari badan publik dan masyarakat yang pernah mengajukan informasi kepada saya juga sangat luar biasa dan begitu banyak yang memberi masukan yang sangat positif. Saya harap kedepan bisa terus bersinergi untuk mewujudkan Kalbar terbuka dan informatif", harapnya. 

Terutama yang paling penting juga adalah  sebagaimana misinya yaitu untuk mewujudkan keterbukaan informasi secara nasional.

Dua Periode Jabat Ketua KI Kalbar 

Sebelum menjadi bagian dari Komisi Informasi Provinsi Kalbar, Vici mengatakan bahwa dirinya sempat menggeluti di dunia usaha dibidang kontruksi serta memiliki perusahaan konsultan kontruksi. 

Dimana ia banyak bergelut di proyek, basic kuliah di jurusan Teknik Sipil namun ia merasa pekerjaan yang ia geluti saat itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Karena disetiap pekerjaannya ada fee yang harus dibayar dari proyek yang dikerjakannya. 

“Saya merasa passion saya tidak disitu. Saya harus membayar Fee sana sini untuk pekerjaan yang memang kita kerjakan dengan benar,” ujarnya. 

Ia menceritakan waktu itu sempat terjadi kehebohan karena dari semua konsultan hanya dirinya yang tidak mau memberikan fee, kalau mau silahkan tandatangan diatas kuitansi bermetarai secara resmi. 

Menurutnya, bagaimanapun anggaran yang sudah dibuat untuk kegiatan proyek itu sudah diperhitungkan dan perlu pengerjaan yang sungguh-sungguh. Kalau kita harus keluarkan lagi untuk Fee ini-itu, tentunya perlu ada item pekerjaan yang harus diminimalisir anggarannya. 

Pada saat itu melalui koran ia membaca informasi pembukaan Komisi Informasi  dan ia pun tertarik untuk mendaftar dan belajar tentang UU Komisi Informasi yang ternyata dibentuk untuk meminimalisir Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang memang banyak terjadi pada penyelenggaraan negara ini. 

“Saya merasa tertarik dan ini kayaknya cocok karena saya merasa ketika harus memberikan amplop kepada seseorang untuk pekerjaan yang kita lakukan pada suatu badan publik, saya merasa keberatan. Saya memang tidak melakukan itu,”ungkapnya. 

“Jadi ketika ada pembukaan KI saya melihat bahwa tujuan dari pekerjaan atau terbentuknya KI sangat baik sekali. Saya mendaftar dan bersyukur bisa lolos,”jelasnya. 

Pada periode pertama bergabung di KI Kalbar, ia juga  diberi kesempatan untuk menjadi Ketua KI Kalbar. Jadi karena KI saat itu baru yang mengharuskan untuk bekerja ekstra. 

“Periode pertama saya di 2014-2018, kemudian lanjut periode kedua dipercayai kembali menjadi Ketua KI Kalbar,” ucapnya. 

KI Kalbar terus melakukan pendekatan ke PPID dimana Badan Publik diwajibkan untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

Tapi yang sudah dilakukan mulai dari sosialisasi dan edukasi itu tidak maksimal, karena ASN sering berganti tepat. Akhirnya ia berpikir untuk merubah Pola, tidak lagi pada PPID tapi pimpinannya karena komitmen itu harus ada dari pemimpinnya. 

“Ketika pimpinannya sudah mempunyai komitmen. Saya pikir kebawahnya akan lebih mudah. Karena ada instruksi langsung dai atasan” ujarnya. 

Ia terus mencari pola agar informasi tersebut bisa sampai dimasyarakat luas. Akhirnya ketika ia bertemu dengan pimpinan badan publik seperti bupati/walikota, ia meminta statement secara langsung. 

“Saya meminta statement bagaimana kepala daerah tersebut berkomitmen terhadap keterbukaan informasi yang saya videokan. Lalu video tersebut kita masukan ke youtube KI Kalbar dan kita sebarkan melalui medsos supaya masyarakat tahu bahwa sudah ada komitmen kuat dari kepala daerahnya. Dengan demikian akan lebih mudah bagi PPID unruk bekerja,, dan ternyata hal tersebut efektif berjalan dengan sangat baik sekali” ungkapnya. 

Terbukti pada memasuki periode kedua berjalan pada 14 kabupaten kota di Kalbar yang telah dilakukan monitoring evaluasi di tahun kemarin sudah 11 berada di zona informatif, 1 menuju informatif, dan 2 masih berada di zona informati. 

“Untuk yang belum informatif  kaminterus melakukan pendampingan. Dan setelah kita lakukan komunikasi dengan kepala daerahnya, responnya baik sekali. Saya yakin tahun ini mereka meningkat lebih baik lagi,” jelasnya. 

Kemudian prestasi lain yang luar biasa ada kewajibab Badan publik memberikan laporan layanab  informasi ke KI minimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Dikatakannya kalau melihat progresnya untuk OPD tingkat provinsi sudah 100 persen sudah menyerahkan. Artinya kalau melihat secara keseluruhan progres Komisi Informasi luar biasa. 

Bahkan dikatakannya terbukti tahun 2018 lalu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Nasional Provinsi Kalbar meraih peringkat pertama. Kemudian di 2021 pada pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Nasional Kalbar terbaik kedua secara nasional. 

“Saat itu nilai Kalbar ada di angka 80,38 melampaui hasil indeks secara keseluruhan yang berada di angka 71,37,”ucapnya. 

Ia mengatakan ini luar biasa karena indeks tersebut diukur dari tiga unsur yakni pemerintah sebagai penyedia informasi, masyarakat sebagai pengguna informasi, dan pelaku usaha sehingga lebih terukur. 

“Jadi kita ingin melihat informasi yang diberikan oleh badan publik ini mempunyai nilai guna bagi para pelaku usaha,” jelasnya. 

Dikatakannya ini menunjukan kinerja teman-teman KI luar biasa, jadi tidak bicara hasil dirinya sendiri tapi secara kolektif kerja bersama bisa membawa Kalbar ke tingkat nasional. (*)