Breaking News:

Solmadapar Gelar Aksi Demo ke Kantor Gubernur, Berikut Tuntutan Yang Disampaikan

Pada aksi ini pihaknya pun menuntut agar Pemprov Kalbar dapat memastikan bahwa titik itu tidak akan bertambah dalam beberapa hari ke depan.

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/FERRYANTO
Sejumlah aktivis dari Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) Kalimantan Barat menggelar aksi demonstrasi di kantor Gubernur Kalbar menuntut Pemprov serius tangani Karhutla di Kalbar, Rabu 24 Februari 2021. 

Awal tahun 2021, dari data yang diterimanya sudah lebih 170 titik api tersebar diberbagai wilayah Kalbar.

Pada aksi ini pihaknya pun menuntut agar Pemprov Kalbar dapat memastikan bahwa titik itu tidak akan bertambah dalam beberapa hari ke depan.

Selain itu pihaknya menginginkan Pemerintah Provinsi Kalbar dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang lahannya terbakar dengan mancabut izin usahanya. Bukan hanya menyalahkan masyarakat.

Ia menilai, tidak adanya sanksi tegas kepada perusahaan yang lahannya terbakar merupakan bukti bahwa Pemprov Kalbar tidak serius dalam menangani karhutla.

"Kebanyakan hari ini yang melakukan kenakalan pembakaran lahan itu dari pihak perusahaan, dan yang menjadi korban itu masyarakat, tapi yang selalu disalahkan itu masyarakat," tegas Angga.

Terkait aksi para aktivis Solmadapar tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalbar Adiyani yang menemui para peserta aksi, meklaim bahwa pemerintah Provinsi Kalbar sudah berupaya untuk mencegah kebakaran lahan di Kalbar.

"Upaya ini sudah kita lakukan, pertama sudah ada pertemuan di tingkat nasional, antara presiden, beberapa menteri yang menangani kebakaran hutan dan lahan bersama gubernur, terkait bagaimana evaluasi penanganan kebakaran agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia," ujarnya.

Saat ini kebakaran lahan di Kalbar sudah terjadi lagi. Oleh sebab itu ia mengatakan status siaga karhutla pun sudah ditetapkan di Kalbar, dan akan dilakukan pemadaman api di lokasi lahan yang terbakar.

Kemudian, terkait lahan yang berpotensi terbakar akan dilakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap masyarakat.

Terkait luasan lahan yang sudah terbakar pada awal 2021 ini dikatakannya masih dilakukan pendataan. "Kita sedang melakukan pemetaan, ini lahan siapa nantinya akan kita berikan sanksi," katanya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved