Breaking News

Fraksi-Fraksi DPRD Sanggau Sampaikan Pandangan Umum Atas Raperda APBD Tahun 2019

Diantaranya mengenai salah satu prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2104-2019 adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana rapat paripurna ke-18 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2020 dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (20/7/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2020 dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (20/7/2020).

Rapat dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi di DPRD Sanggau.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Acam. Dan dihadiri Anggota DPRD Sanggau,
Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Kepala OPD Sanggau, dan undangan lainya.

Ada delapan fraksi yang menyampaikan Pandangan Umumnya diantaranya, Fraksi PDI perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Gerakan Solidaritas dan Fraksi Amanat Persatuan.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, melalui juru bicaranya, Julius menyampaikan sepakat dan mendukung atas penanganan wabah pendemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemda Sanggau dalam realokasi anggaran APBD tahun 2020 untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 secara cepat, tepat, efektif, dan efisien terhadap masyarakat yang terdampak.

Berikut Hasil PPDB Gelombang Kedua di SMPN 6 Pontianak

Mobile PCR Baru Tiba, Dinkes Sintang Langsung Swab 40 Orang

"Sehingga kehidupan masyarakat bisa segera pulih normal.

Namun FRAKSI PDI Perjuangan mengingatkan agar penggunaan anggaran perlu berhati-hati dengan pedoman yang jelas dan perlu konsultasi bersama DPRD Sanggau agar nantinya tidak timbul masalah dikemudian hari,"katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan untuk segera mengisi Pejabat pimpinan OPD yang sekarang masih kosong.

PDI Perjuangan juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan sistem Zonasi.

"Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemda Sanggau melakukan sosialisasi jauh hari sebelum sistem tersebut dijalankan.

PDI Perjuangan juga mendorong Pemda Sanggau untuk segera menyelesaikan masalah batas wilayah antar Kabupaten,"ujarnya.

Fraksi Golkar melalui Juru bicaranya, Epifania Ratih Kumala Dewi menyampaikan beberapa pertanyaan, ulasan dan saran yang harus dijelaskan dan dijawab oleh Bupati Sanggau.

Diantaranya, Belanja modal pada tahun anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 330,182 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 312,984 miliar lebih atau hanya tercapai sebesar 94,79 persen.

“Yang jadi pertanyaan fraksi kami, apa yang menyebabkan belanja modal tanah sebesar Rp 330 juta tidak terealisasi,"katanya.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kendala membuat pendapatan bagi hasil yang ditargetkan sebesar Rp 45,042 miliar lebih hanya tercapai sebesar Rp 26,077miliar lebih atau hanya 57,90 persen.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved