Fraksi-Fraksi DPRD Sanggau Sampaikan Pandangan Umum Atas Raperda APBD Tahun 2019

Diantaranya mengenai salah satu prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2104-2019 adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana rapat paripurna ke-18 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2020 dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (20/7/2020). 

Kemudian, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Sabinus Kimsuan
menyoroti tentang bantuan ke Desa dengan total Rp 242.103.560.270 yang diperuntukan bagi 163 Desa.

"Apakah para pelaksanaannya benar-benar efektif dan terlaksana sesuai dengan aturan dan petunjuk.

Dan apakah tidak pernah ada gejolak dan peristiwa baik itu fisik maupun fisik maupun non fisik terhadap orang.

Kami minta penjelasan,"katanya.

Hanura juga menyoroti penyertaan modal Perumda Tirta Pancur Aji Sanggau Rp 1.000.000.000 dan penyertaan modal pada Bank Kalbar Cabang Sanggau Rp 12.500.000.000 dengan total pembiayaan pengeluaran Rp 13.500.000.000.

Mengingat besarnya jumlah penyertaan modal pada Bank Kalbar Cabang Sanggau maka fraksi Hanura mempertanyakan apakah penyertaan modal yang diberikan sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh Bank Kalbar Cabang Sanggau untuk Kabupaten Sanggau

Update Kartu Prakerja, Tuntaskan Pencairan Insentif dan Gelombang ke-4 Akhir Juli, Akses IG Prakerja

Fraksi Demokrat misalnya, Melalui juru bicaranya Yulius Tehau menyampaikan tujuh pertanyaan kepada Pemkab Sanggau.

Diantaranya mengenai salah satu prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2104-2019 adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Kami mohon penjelasan program ekonomi kerakyatan yang sudah dilaksanakan dan berhasil,"katanya.

Selain itu juga mempertanyakan sejauh mana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau dengan data penurunan di masing-masing Kecamatan.

"Apakah kemiskinan semakin meningkat atau menurun. Dan apa kriteria yang digunakan Pemkab Sanggau untuk menetapkan orang miskin,"ujarnya.

Selain itu juga meminta penjelasan prosentase warga Sanggau yang masih buta aksara.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Yuvenalis Krismono juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran kepada Pemkab Sanggau dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019

Kemudian, Fraksi Amanat Persatuan melalui juru bicaranya, Heri Wijaya menyoroti soal perhitungan anggaran dan realisasi yang disampaikan bupati dalam LKPj nya terlihat jelas ada peningkatan anggaran yang lebih besar dari anggaran yang dianggarkan. "Kami mohon penjelasan untuk hal tersebut secara rinci dan mendetail,"katanya.

Kemudian juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemkab Sanggau dalam penataan aset daerah yang sampai hari ini belum terindentifikasi dan belum ada laporan tentang penambahan aset Kota Sanggau.

Pembuatan dan Perpanjangan Berlaku SIM di Luar Domisili

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved