Terkait Perda Tenaga Honorer, DPRD Mempawah Akan Studi banding Ke Singkawang

Ketua DPRD Mempawah Ria Mulyadi menilai kebutuhan akan tenaga honorer khususnya guru memang diperlukan.

Terkait Perda Tenaga Honorer, DPRD Mempawah Akan Studi banding Ke Singkawang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Ketua DPRD Mempawah, Ria Mulyadi 

Terkait Perda Tenaga Honorer, DPRD Mempawah Akan Studi banding Ke Singkawang

MEMPAWAH - Kebutuhan akan tenaga guru, kesehatan dan teknis di kabupaten mempawah diakui oleh Sekda Mempawah, Ismail terus diupayakan untuk dipenuhi.

Namun diakui oleh Sekda pemerintah kabupaten Mempawah memang tidak lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer.

"Terkait tenaga honorer biasanya memang untuk tenaga honor per kegiatan dan untuk guru biasanya dari kepala sekolahnya. Sehingga untuk gaji mereka memang dari dana BOS, demikian pula untuk tenaga kesehatan pemda tidak lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer," ujar Ismail..

Menurut dia hal ini setelah dikoordinasikan dengan dinas terkait terkait dasar hukum yang mangaturnya. Hal ini menurutnya agar dikemudian hari tidak ada pelanggaran yang terjadi.

Baca: Viral Aktivitas Pembalakan Liar Diduga di Meliau

Baca: Pengurus NU Ketapang Periode 2019-2024 Dilantik, Langsung Laksanakan Mukercab

"Keinginan kita tentu semuanya tercukupi, namun mengacu kententuan peraturan tidak diperbolehkan. Jangan sampai nantinya aturan yang kita buat bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah pusat," katanya.

Ia mengatakan yang memiliki kewenangan untuk pemenuhan ASN memang melalui tes CPNS dari Pemerintah Pusat. "Kalau untuk pengangkatan pegawai dari tenaga honorer memang tidak lagi, karena sekarang diakomodir pemerintah pusat melalui penerimaan CPNS," tuturnya.

Ketua DPRD Mempawah Ria Mulyadi menilai kebutuhan akan tenaga honorer khususnya guru memang diperlukan.

Karena itu pihaknya akan mengkaji aturan yang bisa diterapkan nantinya untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik ini.

"Memang kita terkendala aturan yang ada sehingga jika kita buat aturan akan tidak berfungsi khususnya untuk masalah tenaga honorer," tuturnya.

Namun ia mengaku pihaknya akan berusaha untuk mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Diantaranya menurut dia melakukan studi banding terkait aturan utnuk tenaga honorer ini.

"Kita akan lakukan  studi banding, diantaranya ke singkawang, dimana mereka sudah berhasil membuat perda yang mengakomodir tenaga honorer ini," pungkas Ria Mulyadi.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved