Tanggapan Dr Erdi Terkait RAPBD Provinsi Kalbar 2020
Keberadaan BUMD lainnya semestinya mendapat porsi, tidak hanya perhatian tetapi juga pembiayaan agar dapat menambah PAD bagi Kalbar.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Ishak
lihat foto
Tanggapan Dr Erdi Terkait RAPBD Provinsi Kalbar tahun 2020
PONTIANAK - Akademisi FISIP Untan dan Staf Ahli Rektor Bidang Kerjasama, Dr. Erdi, menyoroti beberapa hal terkait RAPBD tahun 2020 yang besarannya adalah Rp 6,13 triliun.
Pertama, diakui bahwa besaran RAPBD Provinsi Kalbar masih tergolong sangat kecil dan membuat Gubernur Kalbar sedikit “pusing” dalam mengalokasikannya.
Sementara Kalbar memiliki wilayah terluas ketiga di Indonesia.
Itu adalah realita yang sulit untuk dihindari, siapapun gubernurnya.
Baca: FOTO: Gubernur Kalimantan Bara H.Sutarmidji Lantik 288 Pejabat di Lingkungan Provinsi Kalbar
Baca: Suriansyah Tanggapi RAPBD Provinsi Kalbar 2020, Dukung Rencana Gubernur Sutarmidji
"Oleh karena itu, menjadi mendesak bila Provinsi Kapuas Raya segera terwujud agar pembangunan kita dapat bertambah; minimal ada uang pusat yang akan masuk ke daerah untuk pembiayaan dan operasional provinsi yang baru di Kalbar itu," ujarnya kepada Tribun beberapa waktu lalu.
Ia mengapresiasi bahwa meskipun besaran APBD demikian, Gubernur Kalbar H Sutarmidji masih mampu menyisakan anggaran tahun lalu sebesar Rp 150 M sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA TA 2019).
Ini suatu prestasi karena dapat menambah anggaran yang ada dan ketika SiLPA TA 2019 ini digunakan untuk pembiayaan sebesar Rp 50 milyar untuk penyertaan modal kepada PT Bank Kalbar.
Baca: Sutarmidji Sampaikan RAPBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2020 dan Target Yang Ingin Dicapai
Baca: Pelatihan dan Pemilihan Abdi Yasa Teladan Provinsi Kalbar Tahun 2019, Diikuti Puluhan Peserta
"Saya anggap sebuah prestasi Bang Midji karena penyertaan modal tersebut tidak mengganggu anggaran yang ada," ujarnya.
Lanjutnya mengatakan pemanfaatan atau distribusi APBD sebesar Rp 2,90 triliun yang dialokasikan untuk urusan wajib dan pilihan termasuk sangat kecil sehingga wajar bila pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2020 ditarget sebesar 5,35% saja.
Tak ada yang dapat disalahkan mengenai target pertumbuhan ekonomi daerah yang masih rendah itu; meskipun sebenarnya pertumbuhan ekonomi Kalbar tersebut masih tinggi se Pulau Kalimantan yang hanya 4,33%.
"Kita berharap, Gubernur Kalbar dapat memperkuat infrastruktur di daerah tertinggal dan juga melakukan program interpensi untuk sektor yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat; seperti perkebunan sawit yang memaksa perusahaan untuk melakukan tata-niaga yang tidak diskriminatif, perikanan, pertanian dan lainnya sehingga dapat menambah penerimaan masyarakat dan dapat menekan lebih kuat pada angka kemiskinan," jelasnya
Selain itu diperlukan upaya untuk memperkuat BUMD dengan tidak hanya focus pada PT. Bank Kalbar.
Baca: Sri Jumiadatin: Pemerintah Provinsi Kalbar Terus Dorong Inovasi di Kalbar
Baca: Semarakan Dirgahayu ke 74 Republik Indonesia, DPPKH Provinsi Kalbar Adakan Bazar Pangan Murah
Keberadaan BUMD lainnya semestinya mendapat porsi, tidak hanya perhatian tetapi juga pembiayaan agar dapat menambah PAD bagi Kalbar.
"Porsi Pendapatan Daerah Yang Sah hanya sebesar Rp15,16 miliar masih terlalu kecil jbagi Kalbar dan berharap dengan penguatan BUMD dapat menambah kekuatan PAD kita," ujarnya.
Industri hilir sawit menjadi salah satu sub sektor yang dapat dipikirkan oleh Pak Gubernur untuk didirikan di Kalbar agar tidak hanya menambah PAD tetapi juga membuka kesempatan kerja sehingga angka kesejahteraan Kalbar menjadi naik.
