APBD Perubahan Kalbar Rp 6,1 Triliun, Midji Sesalkan OPD Tak Maksimal Serap Anggaran

Hal inilah yang membuatnya geram dan mengancam tidak akan menambah anggaran pada OPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran

APBD Perubahan Kalbar Rp 6,1 Triliun, Midji Sesalkan OPD Tak Maksimal Serap Anggaran
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalbar melalui Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah menyampaikan nota perubahan Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) 2019. Saat diwawancarai seusai sidang paripurna, Midji menyampaikan ada kenaikan APBD pada anggaran perubahan ini.

Dalam perubahan APBD, Midji juga menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lemah dalam mengeksekusi anggaran hinga serapannya tak maksimal. Hal inilah yang membuatnya geram dan mengancam tidak akan menambah anggaran pada OPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran yang telah direncanakan. Padahal menurutnya semakin cepat penyerapan anggaran dieksekusi maka akan semakin cepat memberikan dampak manfaat bagi masyarakat.

"APBD Kalbar Tahun 2019 sebesar Rp 5.760.665.710.092 atau Rp 5,76 triliun dan pada APBD Perubahan menjadi Rp 6,1 triliun," ucap Sutarmidji, Selasa (6/8/2019).

Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji menyerahkan naskah penjelasan Gubernur kepada ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, M.Kebing L dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-36 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Selasa (6/8/2019). Rapat beragendakan penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019.

Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji menyerahkan naskah penjelasan Gubernur kepada Ketua DPRD Kalimantan Barat, M.Kebing L dalam Rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-36 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2019 di kantor DPRD Kalimantan Barat, Selasa (6/8/2019).

 (TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA)

Dijelaskannya, adanya peningkatan dalam perubahan anggaran dikarenakan adanya penganggaran baru dalam mengakomodir RPJMD yang telah ditetapkan namun sebelumnya tidak dianggarkan. Selain itu, adanya penyesuaian terhadap target pendapatan asli daerah dan adanya sisa lebih dari tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan tahun anggaran berjalan.

Postur anggatan 2019 disebutnya memang masih besar pada belanja tidak langsung, sehingga pada APBD 2020 ia memastikan persentase untuk belanja langsung akan lebih besar.

"Kita masih dihadapakan pada postur belanja tak langsung yang masih besar dan pada belanja langsung. Itu disebabkan pula masih banyak komponen belanja tidak langsung itu adalah sebanarnya belanja langsung," ujarnya.

Baca: Yayasan Bhakti Suci Buka Pendaftaran Ketum, Yo Nguan Cua Ajak Tuntaskan Tiga Program Kerja

Baca: Jadi Juri Putri Pariwisata Kalbar 2019, Ini Dia Pesan dan Kesan Astari Indah Vernideani

Ia mencontohkan misalnya hibah pembangunan rumah ibadah, harusnya masuk pada anggaran langsung karena penyediaan rumah ibadah menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi dilaksanakan bersama masyarakat, kemudian bantuan rumah tidak layak huni nah ke depan jadi program, kemudian bantuan bantuan sosial kedepannya itu jadi program, sehingga dia akan terlihat postur APBD itu belanja langsung akan jauh lebih besar nantinya.

"Nah saya akan terus berupaya bagaimana, APBD ini lebih banyak untuk kepentingan masyarakat, dan kita untuk mengejar ketertinggalan Kalbar. Nah, Alhamdulillah semester satu ini pertumbuhan ekonomi Kalbar lebih tinggi dibandingkan nasional. Kita 5,08 nasional 5,05 ini satu hal yang baik," jelasnya.

Halaman
123
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved