APBD Perubahan Kalbar Rp 6,1 Triliun, Midji Sesalkan OPD Tak Maksimal Serap Anggaran

Hal inilah yang membuatnya geram dan mengancam tidak akan menambah anggaran pada OPD yang tidak bisa memaksimalkan anggaran

APBD Perubahan Kalbar Rp 6,1 Triliun, Midji Sesalkan OPD Tak Maksimal Serap Anggaran
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Gubernur Kalimantan Barat, H.Sutarmidji. 

Kemudian, Midji menyoroti penyerapan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih rendah, ia menegaskan seperti Dinas Pertanian serapan anggarannya masih rendah dan itu sangat disayangkan. Sementara pada Dinas PUPR Kalbar memang masih rendah tapi pada tahun ini ia masih memberikan toleransi.

Selain itu ada beberapa dinas lainnya yang ditegaskan Midji, lambat dalam mengeksekusi anggaran. Ia melihat kalau tahun 2019 mungkin keteteran untuk mengeksekusi anggaran secara maksimal, karena pembangunan besar perencanaannya di tahun bersamaan.

Harusnya perencanaan dengan fisik bisa ditender bersamaan, tapi karena tidak terbiasa masih ada rasa ketakutan salah dan lain sebaginya sehingga memperlambat proses pembangunan yang ada.

Aturan yang ada dimintanya jangan terlalu kaku dan mengekang proses pembangunan yang dituntut untuk cepat.

"Harusnya 15 hari sudah bisa diputuskan dalam proses tender dan merekakan harus punya tenaga ahli untuk menilai itu. Saat inikan sampai 40 hari, bahkan 30 hari itu terlalu lama. harus ada regulasi baru, kemudian kegiatan kegiatan yang 200 juta, harus di bawah 200 juta baru boleh penunjukan langsung sebenarnya dengan kemajuan sekarang ini harus direvisi," tambahnya.

Bahkan ia menegaskan sampai Rp1 milar tak perlu tender cukup pemilihan saja, yang penting kualitasnya.

Ia menargetkan serapan anggaran 2019, kalau bisa 99 persen harus terserap, seperti halnya 2018 lalu mencapai 98 persen.

"Saya akan evaluasi OPD yang tak bisa menyerap anggaran jangan ditambah, anggarannya. Ada beberapa masih, saya lihat di pertanian misalnya itu harus cepat. PU sudah cepat cuma kita masih ada hal hal yang menghambat karena perencanaan dengan tender fisik di tahun anggaran yang sama," tegasnya.

Selain itu, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dimintanya betul-betul menghitung jangan sampai silva terlalu besar.

Silva terlalu besar tidak bagus, harusnya tak perlu ada silva, supaya bisa terserap semuanya. Makanya dalam perubahan anggaran ini belanja, ia meminta semua terserap jangan tidak bisa.

Halaman
123
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved