BABAK Baru Audrey, Banyak Informasi Hoax di Medsos, Kejaksaan Upayakan Tak Sampai Pengadilan

Pemerintah Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam menangani kasus ini.

BABAK Baru Audrey, Banyak Informasi Hoax di Medsos, Kejaksaan Upayakan Tak Sampai Pengadilan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Suasana kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral penyelesaikan kasus Audrey di Kantor Wali Kota Pontianak, Sabtu (13/4/2019). 

BABAK Baru Audrey,  Banyak Informasi Hoax di Medsos, Kejaksaan Upayakan Tak Sampai Meja Hijau

PONTIANAK - Untuk menyelesaikan dugaan kasus penganiayaan 'Audrey' yang terjadi di Kota Pontianak harus melibatkan berbagai unsur.

Sebab didalam kasus ini baik korban AU (14) maupun anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang telah ditetapkan tiga orang oleh pihak kepolisian sama-sama masih dibawah umur.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Pontianak menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam menangani kasus ini.

Hadir langsung pihak Deputi Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak KPPAD Kalbar, organisasi perangkat daerah terkait, pihak Pemerintahan Provinsi Kalbar, pakar hukum, pihak rumah sakit yang menangani AU, serta stakeholder terkait lainnya.

Baca: Polisi Tanggapi Permintaan Visum Ulang Audrey Siswi SMP Pontianak Korban Penganiayaan

Baca: Gagal di Tingkat Kepolisian, Upaya Diversi Kasus Audrey Dilanjutkan Tingkat Kejaksaan

Wali Kota Pontianak, Edi Ruadi Kamtono memimpin langsung rapat koordinasi tersebut, kini kasus penganiayaan sudah naik dipihak kejaksaan dan akan diteliti untuk diproses lebih lanjut.

Saat pelaksanaan Rakor lintas sektor membahas persoalan kasus AU ini, hadir langsung Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Refli menjekaskan berkas perkara memang sudah dilimpahkan pihak Polresta Pontianak.

Ia sendiri sudah membawa berkasnya.

"Dari awal memang itu sudah menjadi keinginan saya di Kejaksaan untuk dilakukan Diversi. Sebab begitu berkasnya saya baca, langsung saya melihat dibagian diversinya. Diversi yang dilakukan pihak Polresta tidak terlaksana, karena semua pihak sama-sama ngotot," ucap Refli saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Pontianak, Sabtu (13/4/2019).

Kejaksaan akan berusaha ini harus diupayakan di diversi, ia menjelaskan berkasnya langsung diserahkan pada jaksa yang menangani.
Mudah-mudahan hari ini, dapat dibaca semua oleh jaksanya untuk panduan menentukan sikap.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved