Gelar Seminar Nasional dan Rapimwil, MUKI Kalbar Sepakat Wujudkan Pemilu 2019 Damai Di Kalbar

Gelar Seminar Nasional dan Rapimwil, MUKI Kalbar Sepakat Wujudkan Pemilu 2019 Damai Di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Pimpinan Wilayah Majelis Umat Kristen Indonesia (DPW MUKI) menggelar seminar nasional dan rapat pimpinan wilayah Ke-I Tahun 2019 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (2/3/2019).

Agenda mengambil tema Peran serta umat Kristen dalam rangka mensukseskan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Kalimantan Barat.

Sejumlah narasumber dihadirkan diantaranya Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat Mujiyo, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Ridwan, Karo Ops Polda Kalbar Kombes Pol Jayadi dan Perwakilan DPW MUKI Kalbar Yohannes Bahari.

Kegiatan ini juga mengundang Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Dra Sri Handayani, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalbar Alexander Rombonang, pembinmas Kristen Kementerian Agama Provinsi Kalbar dan Pembinmas Kristen Kementerian Agama Kota Pontianak.

Karo Ops Polda Kalbar Kombes Pol Jayadi menegaskan peran Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan harkamtibmas. 

Baca: Fakta TVOne Malam Ini, Bahas Polemik Puisi Neno Warisman: Ada Ustadz Abdul Somad dan Yusuf Mansur

Baca: 3 Terpidana Wanita Pingsan Pasca Terima Hukuman Cambuk

Ia tidak menampik tingkat eskalasi suhu politik terus meningkat. Namun, situasi kamtibmas masih relatif aman dan kondusif hingga kini.

“Situasi kamtibmas seperti itu terwujud berkat kerja keras pihak Kepolisian yang didukung peran serta seluruh masyarakat Kalbar,” katanya.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Nasional pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2018, wilayah Kalbar tempati urutan ke-3 setelah Papua dan Maluku.

Dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019, secara Nasional tingkat kerawanan itu turun drastis. Kalbar menempati urutan 29 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

“Saat ini, Polda Kalbar dan seluruh instansi pemerintah berhasil menunjukkan kinerjanya. Sehingga, situasi kamtibmas masih dalam zona aman,” terangnya.

Baca: Hermawansyah: Program Desa Peduli Gambut telah Diluncurkan BRG Sejak 2017

Baca: Hadiri Tabligh Akbar bersama 200 Anak Yatim dan Penghafal Al-Quran, Ini Harapan Bupati Jarot

“Kami mengimbau seluruh umat Kristen Kalbar tetap jaga situasi kamtibmas aman kondusif. Jangan mudah terpengaruh isu provokasi, hoax, SARA dan ujaran kebencian,” pintanya.

Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat Mujiyo mengatakan tahapan pemilu saat ini telah memasuki masa kampanye dan akan berakhir pada tanggal 13 April 2019.

Berdasarkan data statis, jumlah Tempat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kalbar sebanyak 16.474 TPS yang tersebar di 2.130 Kelurahan, 174 Kecamatan dan 14 Kabupaten/Kota. 

“Untuk jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.687.159 pemilih terdiri dari 1.879.884 pemilih laki-laki dan 1.807.275 pemilih perempuan,” terangnya.

Baca: Muda Mahendrawan: Penyelamatan Lahan Gambut Harus Menyeluruh

Baca: Wasekjen Demokrat Andi Arief Ditangkap dalam Kasus Narkoba

KPU Provinsi Kalbar terus lakukan update jumlah DPT agar seluruh pemilih dapat menggunakan hak suaranya.

Ia ingatkan bagi para pemilih yang belum terdaftar atau berada di luar TPS yang telah ditentukan maka baru dapat gunakan hak pilihnya satu jam sebelum dilakukan cabut hitung suara yaitu mulai pukul 12.00-13.00 WIB.

“Saat masa tenang pada 14-16 Maret 2019 akan dilakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK),” katanya.

Komisioner Bawaslu Kalbar, Ridwan menegaskan Bawaslu Kalbar jalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu (KPU), Peserta Pemilu (Calon Legislatif dan Calon Presiden), aparat keamanan (Netralitas TNI/Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat.

Ia akui pihaknya sudah menemui beberapa pelanggaran Pemilu yang terjadi di Kalbar.

“Sudah ada,tapi konteksnya hanya pelanggaran administratif,” ujarnya.

Baca: Hasil Persita Vs Persela di Piala Presiden, Babak Pertama Mandul Gol dan Sepi Penonton

Baca: VIDEO: Mahfud MD Bahas Isra Miraj Hingga Kemerdekaan Indonesia di Rumah Budaya Madura

Dalam rangka optimalisasi penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu Kalbar beserta Kepolisian dan Kejaksaan Negeri telah membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu).

“Sejak dibentuk, kami selalu berkoordinasi lewat Gakumdu itu,” imbuhnya.

Perwakilan DPW MUKI Kalbar, Yohannes Bahari meminta umat Kristen untuk gunakan hak suara dalam Pemilu 2019. Kendati demikian, ia sarankan penggunaannya harus secara obyektif.

“Saya imbau umat Kristen tetap jaga hubungan harmonis. Baik sesama umat maupun antar umat beragama di Kalbar,” terang Yohannes.

Tidak hanya itu, ia juga mengajak seluruh umat Kristen Kalbar agar tidak mudah terprovokasi berita negatif, hoax dan bernuansa SARA.

“Jangan menebarkan ujaran kebencian. Kita harus jaga kedamaian di Kalbar,” katanya.

Baca: Syarif Sambut Baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Fakultas Baru IAIN Pontianak

Baca: Fadli Zon Pertanyakan UU Adminduk yang Disahkan oleh DPR Soal e-KTP untuk WNA

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah unsur perwakilan dari organisasi keagamaan Kristen dan organisasi mahasiswa diantaranya Pimpinan Aras Gereja se-Kota Pontianak, Pengurus DPW dan DPD MUKI se-Kalbar, Persatuan Gereja-gereja Indonesia Wilayah (PGIW) se-Kalbar, Persatuan Wartawan Krsiten Indonesia (PWKI) Kalbar, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Korwil 14 Provinsi Kalimantan Barat dan GMKI Kota Pontianak.

Kemudian, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Pontianak dan PMKRI Kubu Raya, Ikatan Mahasiswa Kabupaten Bengkayang (IMKB), Ikatan Mahasiswa Kabupaten Melawi (IMKM), Forum Mahasiswa Landak (FORMALAK) dan pemuda, serta mahasiswa Kristen Kota Pontianak.

Di penghujung acara, DPW MUKI Kalbar dan seluruh undangan melontarkan pernyataan sikap bersama mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai dan bermartabat tanpa hoaks, propoganda SARA dan ujaran kebencian.