Sentil Bappeda, Sutarmidji Geram Ada Pola Pikir yang Sebut Pemprov Tak Bisa Ikut Bangun Desa
Kalau ada Bappeda yang ngomong kalau Provinsi ndak bisa masuk ke desa, nah pola pikir seperti itu yang salah,
Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Rihard Nelson Silaban
lihat foto
Sentil Bappeda, Sutarmidji Geram Ada Pola Pikir yang Sebut Pemprov Tak Bisa Ikut Bangun Desa
Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Sutarmidji kembali menyentil jajaran aparatur Pemerintah di Kalimantan Barat.
Kali ini terkait masih ada pola pikir bahwa pengelolaan desa hanya kewenangan dari kabupaten saja tidak ada kaitannya dengan pemerintah di atasnya yakni Pemprov Kalbar.
Sutarmidji, mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini mengajari jajaran anak buahnya agar bekerja dengan konsep baru.
Konsep baru di sini yaitu sesuai dengan semangat 'Kalbar Baru'.
"Kalau ada Bappeda yang ngomong kalau Provinsi ndak bisa masuk ke desa, nah pola pikir seperti itu yang salah," kata Midji.
Baca: BREAKING NEWS - Polda Kalbar Ungkap Prostitusi di Pontianak, Mucikari Berstatus Mahasiswi
Omelan ini muncul usai Gubernur Kalbar memimpin diskusi bersama para pelaku jasa kontruksi di Kalimantan Barat di di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Sabtu (12/1/2019)
Midji, begitu sapaan akrab orang nomor satu di Kalbar ini, berharap dari diskusi ini bisa mengetahui kendala pelaku jasa konstruksi soal percepatan pembangunan infrastruktur di Kalbar.
Sutarmidji mengatakan meskipun RPJMD telah tersusun namun belum disahkan menjadi perda.
Kendati demikian pihaknya mengatakan akan bergerak cepat guna melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur di Kalbar.
"Tadi bersama seluruh pelaku jasa kontruksi, asosiasi kontruksi dan tenaga ahli kita undang untuk menyatukan persespi untuk percepatan pembangunan di Kalbar," ujarnya sesaat usai dialog publik kepada awak media.
Baca: Sutarmidji Lakukan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kalbar, Ini Tim Yang Dilibatkan
Baca: Angka Pencurian Tinggi, Kompol Bermawis Imbau Warga Tak Biarkan Rumah Kosong
Baca: Harga Ayam Meroket di Mempawah, Dengar Keluh Kesah Pedagang dan Solusi Pemerintah
Ia menuturkan salah satunya percepatan yang akan dilakukan adalah mengenai pembangunan desa dari desa tertinggal menjadi desa mandiri.
Namun demikian ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pemprov tidak bisa intervensi terhadap pemerintah di desa.
"Kalau Provinsi tak boleh intervensi ke desa kapan desa akan maju. Memangnya dengan ADD itu bisa maju? Nggak bisa, harus ada intervensi dari pemerintah pusat," ujarnya.
