Sentil Bappeda, Sutarmidji Geram Ada Pola Pikir yang Sebut Pemprov Tak Bisa Ikut Bangun Desa

Kategori desa mandiri itu ada 50 indikator, 10 Indikator dibiayai oleh Dana Desa, 20 Indikator dibiayai oleh Kabupaten dan 20 indikator berada di Provinsi.

"Yang berat-berat itu serahkan ke provinsi supaya cepat menuju desa mandiri. Kita itu kasihan dengan masyarakat desanya," ujarnya.

"Saya ini mau masyarakat desa cepat merasakan pembangunan," ujarnya.

Sarana perpustakan akan dibangun, Rumah Bacanya, Posyandu, PAUDnya serta akses ke sekolahnya nyaman.

Hal itu yang akan dilakukan Provinsi pada pemerintah desa. 

2.031 Desa Mandiri 

Gubernur Sutarmidji memiliki komitmen terhadap pembangunan desa-desa yang ada di Kalbar.

Ia menyampaikan dihadapan ribu mahasiswa Budha se Indonesia dalam pembukaan Kongres X Hikmahbudhi, Sabtu (17/11/2018).

Sutarmidji mengatakan 20 persen dari Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) khususnya anggaran belanja langsung akan dialokasikan langsung untuk pembangunan desa.

"Saya akan alokasikan 20 persen anggaran belanja langsung Provinsi Kalbar untuk desa, kita akan membangun desa dengan sinergi pemerintah pusat," ucap Sutarmidji. 

Baca: Kadis Kesehatan Ungkap Kaum Homo di Pontianak Banyak dan Rentan HIV-AIDS 

Baca: Gadis 13 Tahun Dicabuli Ayah Kandung, Modus S dan Sepenggal Kisah Menyambut Natal

Midji menargetkan masa kepemimpinannya lima tahun kedepan, setidaknya 20 persen dari 2.031 desa di Kalbar menjadi desa kategori mandiri

"Saat ini dari 2031 desa yang ada, hanya satu desa kategori mandiri, 566 desa sangat tertinggal, 865 desa tertinggal, 349 desa berkembang, 54 desa maju dan 196 desa belum masuk kategori," ucapnya.

Memajukan Kalimantan Barat dengan daerah yang sangat luas tentunya perlu sinergi antar semua pihak.

Membuka akses keterisoliran daerah sangat penting sehingga akses warga khususnya petani semakin lancar memnawa hasil kebun dan pertaniannya kepasar.

APBD Kalbar 2019 Rp 5,76 Triliun