TOPIK

Tribun on Focus

AMA: Masyarakat Ekonomi ASEAN Bukan Monster
Rabu, 27 Januari 2016 13:06 WIB
Contoh di Kalbar, siapa yang menguasai lahan sawit. Itu kan sebagian besar dikuasai Malaysia
Tiga Permasalahan Kedokteran Menurut IDI Kalbar
Rabu, 27 Januari 2016 12:57 WIB
Contoh saja seperti Malaysia di mana dokter di sana dibiayai oleh negara. Setelah itu mereka menjadi dokter negara dan digaji.
Era MEA, Tantangan Tenaga Kerja Lokal Bersaing
Rabu, 27 Januari 2016 12:49 WIB
Pihak kementerian menfasilitasi berdirinya Lembaga Sertifikasi di Pontianak belum lama ini
Apindo: Pengusaha dan Tenaga Kerja Satu Perahu
Rabu, 27 Januari 2016 11:30 WIB
Acui mengatakan, saat ini TK di Indonesia selalu meminta kenaikan gaji. Menurutnya, kenaikan UMK dan UMP bukanlah suatu solusi.
Bagi yang Tak Menghendaki Perubahan, MEA Tak Ada Bedanya
Rabu, 27 Januari 2016 10:24 WIB
Ia mengatakan, era MEA sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan bagi yang tidak menghendaki perubahan.
Tribun on Focus Diskusikan Peluang dan Tantangan Delapan Profesi di Era MEA
Rabu, 27 Januari 2016 10:05 WIB
Delapan profesi yang tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) telah menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan di kancah ASEAN
Tak Sekadar UU, Daerah Juga Perlu Inovasi Dalam Layanan Baik
Jumat, 23 Oktober 2015 17:50 WIB
Pelayanan yang semakin baik, menuntut ada inovasi. Tidak hanya dipahami aturan norma yang ada dalam UU itu saja.
Ada Layanan Tak Baik, Midji: Warga Bisa Mengadu ke Twitter Saya
Jumat, 23 Oktober 2015 17:44 WIB
Wali Kota Pontianak Sutarmidji menantang masyarakat yang ingin mengadukan terkait layanan publik bisa langsung mention ke twitter-nya.
Tak Layani dengan Baik, Kepala Daerah Bisa Copot Pejabat Bersangkutan
Jumat, 23 Oktober 2015 17:38 WIB
Jika melanggar (tak melayani dengan baik), harus ada sanksi, memang bukan sanksi pidana, tapi dalam bentuk pemaksaan, bisa dicabut jabatannya.
Sutarmidji Kagum Disdukcapil Dapat Nilai 8,5
Jumat, 23 Oktober 2015 17:29 WIB
Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengaku penasaran dengan video berdurasi lima menit yang ditayangkan dalam Talkshow Tribun On Focus.
Ini Tiga Azas Utama Disebut Layanan Pemerintah yang Baik
Jumat, 23 Oktober 2015 17:17 WIB
Tidak boleh ASN berlaku diskriminatif. Kan, dulu kalau ASN, ada masuk keluarganya, didahulukan, kenalan didulukan. Itu tidak boleh lagi, tidak boleh.
Tingkatkan Layanan Publik, Midji: Pegawai Siap Dimarah akan Digaji Besar
Jumat, 23 Oktober 2015 17:09 WIB
Pemberian gaji besar bagi pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah yang akan diterapkan di Kota Pontianak.
PDAM Pontianak Launching Layanan Online untuk Pelanggan
Jumat, 23 Oktober 2015 16:56 WIB
PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak melaunching Aplikasi Layanan Online PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak.
Doktor Hukum Untan: UU 25/2009 Ubah Wajah Layanan Pemerintah
Jumat, 23 Oktober 2015 16:43 WIB
Akademisi Fakultas Hukum Untan Pontianak, Dr Hermansyah mengatakan bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lahir pada era reformasi.
Soal Pelayanan Publik, Ombudsman : Masyarakat Jangan Takut Melapor
Jumat, 23 Oktober 2015 16:40 WIB
Agus Supriyadi SH mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ke Ombudsman terkait pelayanan publik dari Instansi pemerintahan dan swasta.
Kini Masyarakat Bisa Daftar Izin Online
Jumat, 23 Oktober 2015 16:35 WIB
Kemajuan teknologi informasi, kini turut diwujudkan dalam layanan yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.
BP2T Pontianak Siap Launching Layanan Online
Jumat, 23 Oktober 2015 15:50 WIB
Satu di antara rangkaian acara talkshow Ini adalah launching layanan online Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak
Wali Kota Pontianak Bahas Budaya Melayani
Jumat, 23 Oktober 2015 15:47 WIB
Wali Kota Pontianak akan membahas sub tema terkait Pemerintah Kota Pontianak Menerapkan Budaya Melayani.
Tribun on Focus Hadir Live di PCC
Jumat, 23 Oktober 2015 14:55 WIB
Tribun on Focus mengangkat tema "Pekan Budaya Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi, Melawan Korupsi dan Maladministrasi dengan Budaya Melayani".
Polisi akan Cantumkan Nomor Handphone
Rabu, 10 Juni 2015 12:17 WIB
Mengenai upaya pencegahan konflik, Boby menyatakan akan menggelar deklarasi damai pasangan calon.
Bawaslu Warning Kandidat Kampanye di Tempat Ibadah
Rabu, 10 Juni 2015 12:09 WIB
Ia mewarning kandidat untuk memperhatikan aturan soal larangan saat pelaksaan Pilkada.
Melawi Masuk Prioritas Pengawasan
Rabu, 10 Juni 2015 12:07 WIB
Memang Untuk Kabupaten Melawi, katanya, menjadi satu di antara fokus utama pengawasan Bawaslu.
Semua Media Pilkada Serentak Ditanggung KPU
Rabu, 10 Juni 2015 11:54 WIB
Adapun bentuk kampanye yang diperbolehkan di antaranya seperti pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, pemberian bahan sosialisasi.
Bawaslu Keluhkan anggaran Minim
Rabu, 10 Juni 2015 11:31 WIB
Jadi itu tadi baru soal NPHD saja masih banyak yang belum apalagi soal anggaran ideal untuk pengawasan.
Amankan Pilkada, Polda Kalbar Siapkan Helikopter
Rabu, 10 Juni 2015 11:30 WIB
Kita applaus masyarakat Kalbar. Tidak terpengaruh dengan isu-isu luar
Polda Beri Pengamanan Melekat kepada Pasangan Calon Kepala Daerah
Rabu, 10 Juni 2015 10:53 WIB
Objek yang akan menjadi sasaran pengamanan terdiri empat kategori yaitu orang, tempat dan lokasi, barang dan benda, serta kegiatan.
Tujuh Kabupaten di Kalbar Sudah Sampaikan NPHD Pilkada
Rabu, 10 Juni 2015 10:21 WIB
Sedangkan Kapuas Hulu juga APBD murni tapi dibunyikan hibah di naskah perjanjian.
Pilkada Berintegritas Bukan Hal Mustahil
Rabu, 10 Juni 2015 10:12 WIB
Jika mekanisme itu (pengawasan pada penyelenggara Pilkada) jalan, maka Pemilu yang berintegritas bukan sebuah hal yang mustahil
Umi: Pilkada Sukses Jika Didukung Dana dari Pemda
Rabu, 10 Juni 2015 10:07 WIB
Daerah yang tidak mencairkan dananya dari ABPD susuai aturan, Pilkada daerah tersebut bisa terancam ditunda.
KPU Kalbar Siap Gelar Pilkada Serentak di Tujuh Kabupaten
Rabu, 10 Juni 2015 09:45 WIB
Menurut Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty, terselenggaranya Pilkada secara serentak tidak terlepas dari penyediaan dana oleh Pemda setempat.

⟨1 2 3 4 ⟩

Berita Terkini

Soal Jawaban 47 Pilihan Ganda Agama Buddha Kelas 9 Kurikulum Merdeka 2026 Semester 2

6 menit lalu

Telkomsel Bantu Korban Banjir Sanggau dan Sekadau Serta Lakukan Pengamanan Jaringan

2 jam lalu

Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama Tatap Musim GP 2026

2 jam lalu

Tim Siaga Karhutla Jinakkan Api Dua Titik di Kubu Raya, Waspadai Asap Dekat Bandara

3 jam lalu

Polisi Gerebek Rumah Penampungan Tenaga Kerja Ilegal di Desa Kapur yang Akan Dibawa ke Malaysia

3 jam lalu

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved

About Us

•

Help

•

Privacy Policy

•

Pedoman Media Siber

Terms of Use

•

Contact Us

•

Redaksi

•

TOPIK

Tribun on Focus

Contoh di Kalbar, siapa yang menguasai lahan sawit. Itu kan sebagian besar dikuasai Malaysia

Contoh saja seperti Malaysia di mana dokter di sana dibiayai oleh negara. Setelah itu mereka menjadi dokter negara dan digaji.

Pihak kementerian menfasilitasi berdirinya Lembaga Sertifikasi di Pontianak belum lama ini

Acui mengatakan, saat ini TK di Indonesia selalu meminta kenaikan gaji. Menurutnya, kenaikan UMK dan UMP bukanlah suatu solusi.

Ia mengatakan, era MEA sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan bagi yang tidak menghendaki perubahan.

Delapan profesi yang tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) telah menetapkan standar dan kompetensi yang diperlukan di kancah ASEAN

Pelayanan yang semakin baik, menuntut ada inovasi. Tidak hanya dipahami aturan norma yang ada dalam UU itu saja.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji menantang masyarakat yang ingin mengadukan terkait layanan publik bisa langsung mention ke twitter-nya.

Jika melanggar (tak melayani dengan baik), harus ada sanksi, memang bukan sanksi pidana, tapi dalam bentuk pemaksaan, bisa dicabut jabatannya.

Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengaku penasaran dengan video berdurasi lima menit yang ditayangkan dalam Talkshow Tribun On Focus.

Tidak boleh ASN berlaku diskriminatif. Kan, dulu kalau ASN, ada masuk keluarganya, didahulukan, kenalan didulukan. Itu tidak boleh lagi, tidak boleh.

Pemberian gaji besar bagi pelayanan publik di sejumlah instansi pemerintah yang akan diterapkan di Kota Pontianak.

PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak bersama Pemerintah Kota Pontianak melaunching Aplikasi Layanan Online PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak.

Akademisi Fakultas Hukum Untan Pontianak, Dr Hermansyah mengatakan bahwa UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lahir pada era reformasi.

Agus Supriyadi SH mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ke Ombudsman terkait pelayanan publik dari Instansi pemerintahan dan swasta.

Kemajuan teknologi informasi, kini turut diwujudkan dalam layanan yang diberikan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak.

Satu di antara rangkaian acara talkshow Ini adalah launching layanan online Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Pontianak

Wali Kota Pontianak akan membahas sub tema terkait Pemerintah Kota Pontianak Menerapkan Budaya Melayani.

Tribun on Focus mengangkat tema "Pekan Budaya Anti Maladministrasi dan Anti Korupsi, Melawan Korupsi dan Maladministrasi dengan Budaya Melayani".

Mengenai upaya pencegahan konflik, Boby menyatakan akan menggelar deklarasi damai pasangan calon.

Ia mewarning kandidat untuk memperhatikan aturan soal larangan saat pelaksaan Pilkada.

Memang Untuk Kabupaten Melawi, katanya, menjadi satu di antara fokus utama pengawasan Bawaslu.

Adapun bentuk kampanye yang diperbolehkan di antaranya seperti pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, pemberian bahan sosialisasi.

Jadi itu tadi baru soal NPHD saja masih banyak yang belum apalagi soal anggaran ideal untuk pengawasan.

Kita applaus masyarakat Kalbar. Tidak terpengaruh dengan isu-isu luar

Objek yang akan menjadi sasaran pengamanan terdiri empat kategori yaitu orang, tempat dan lokasi, barang dan benda, serta kegiatan.

Sedangkan Kapuas Hulu juga APBD murni tapi dibunyikan hibah di naskah perjanjian.

Jika mekanisme itu (pengawasan pada penyelenggara Pilkada) jalan, maka Pemilu yang berintegritas bukan sebuah hal yang mustahil

Daerah yang tidak mencairkan dananya dari ABPD susuai aturan, Pilkada daerah tersebut bisa terancam ditunda.

Menurut Ketua KPU Kalbar, Umi Rifdiyawaty, terselenggaranya Pilkada secara serentak tidak terlepas dari penyediaan dana oleh Pemda setempat.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved