Bawaslu Keluhkan anggaran Minim

TRIPUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ruhermansyah, mengungkapkan kendala dana masih menjadi satu di antara masalah yang dihadapi Bawaslu dalam pengawasan penyelangaraan Pilkada di tujuh Kabupaten di Kalbar.

"Dari tujuh Kabupaten tadi baru dua daerah yang sudah melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yaitu Sekadau dan Kapuas Hulu. Sementara Sintang, Melawi, Bengkayang, Ketapang dan Sambas belum NPHD," katanya saat menjadi pembicara dalam Tribun on Focus, dengan tema Menakar Kesiapan Pilkada Serentak Tujuh Kabupaten di Kalbar, di Kantor Tribun Pontianak, Rabu (10/6).

Jadi itu tadi baru soal NPHD saja masih banyak yang belum apalagi soal anggaran ideal untuk pengawasan. Dia memaparkan seperti untuk Kabupaten Melawi saja dari angka ideal Rp 5,3 miliar tapi yang disediakan hanya Rp 900 juta, sebelumnya hanya Rp 700 juta.

"Ini memang sangat kurang karena cakupan wilayah yang diawasi luas. Untuk Melawi itu saja ada 11 Kecamatan, 169 desa dan 546 TPS. Memang Melawi dari dulu anggaran kecil, tapi kita komitmen untuk fokus mengawasi di sini karena Indeks Kerawanan Pemilu cukup tinggi di wilayah ini," paparnya.

Sementara untuk Sintang dari anggaran ideal pengawasan Rp 12 miliar tapi yang diandalkan hanya Rp 6,01 miliar. Lalu untuk Sekadau anggaran yang disiapkan Rp 2,5 miliar padahal.idealnya Rp 4 miliar. Menarik, untuk di Kapuas Hulu angka yang disiapkan Rp 8,6 miliar padahal idealnya Rp 8 miliar saja.

"Untuk Kapuas Hulu memang daerah komitmen sehingga anggaran lebih," katanya.

Untuk Bengkayang anggaran yang disiapkan Rp 2 miliar idelanya Rp 4,5 miliar. Sedangkan Ketapang dari idelanya Rp 8 miliar yang disiapkan hanya Rp 4,02 miliar.

"Untuk soal anggaran ini padahal kami sudah jauh jauh hari kami menghadap ke bupati agar ini jadi perhatian. Meski minim anggaran kami tetap akan menjalankan tugas," katanya.