Faisal Riza

Index A-Z

Proses Pembentukan Panitia Pendaftaran Pemilih, Bawaslu Kalbar Ungkap Potensi Pelanggaran

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Faisal Riza menjelaskan pada proses rekrutmen ini juga dapat terjadi beberapa potensi pelanggaran.

Selasa, 24 Januari 2023
Rekam Jejak 10 Nama Calon Anggota Bawaslu Kalbar

Ke-10 nama tersebut berasal dari sejumlah daerah di Kalbar dengan sederet pengalaman mentereng.

Senin, 2 Januari 2023
Lolos Tes Tertulis, Bawaslu Kabupaten/Kota Umumkan 1.044 Nama Calon Anggota Panwascam se- Kalbar

Untuk saat ini di Kalimantan Barat tercatat ada sejumlah 174 Kecamatan di 14 Kabupaten/Kota. Itu artinya akan ada 1.044 anggota Panwascam yang akan me

Selasa, 18 Oktober 2022
Penuhi 30 Persen Keterwakilan Perempuan, 13 Kabupaten/Kota Perpanjang Pendaftaran Anggota Panwascam

"Jadi hanya Kota Singkawang yang tidak melakukan perpanjangan panwascam, karena sudah dianggap memenuhi 30 persen dari pendaftar yang menyampaikan for

Rabu, 5 Oktober 2022
Tiga Strategi Bawaslu Kalbar Awasi Verifikasi Faktual oleh KPU

"Pertama pengawasan melekat, nanti saat proses verifikasi faktual, yaitu dimana KPU melakukan verifikasi faktual secara real di lapangan dan kita awas

Rabu, 5 Oktober 2022
Parpol Catut Komisioner-Staf Bawaslu, Sejumlah Nama Terdeteksi di Sipol KPU Sebagai Pengurus

Amiruddin menegaskan, untuk dua staf Bawaslu tersebut sebenarnya tidak pernah sama sekali mendaftar menjadi anggota Parpol.

Jumat, 19 Agustus 2022
Bawaslu Kalbar Sebut Ada 7 Pegawainya Terdaftar di SIPOL Tersebar di Sejumlah Daerah

Hal ini diketahui setelah seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengecekan NIK melalui situs yang disediakan oleh KPU pada tauta

Kamis, 18 Agustus 2022
BREAKING NEWS: Viryan Aziz Mantan Komisioner KPU RI asal Kalbar Meninggal Dunia

emoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan...

Sabtu, 21 Mei 2022
Rumah Diskusi Kalbar Gelar Diskusi Bertajuk September Hitam

Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly mengatakan warga negara memiliki tiga hak dasar penting dalam bernegara yang dilindungi Undang-undang. Yakni per

Minggu, 26 September 2021
Dana Pengawasan PSSU di Sekadau Dirasionalisasi

"Untuk mengawasi selama pasca putusan MKkan kotak suara, ada ongkos yang dikeluarkan, uang makan, dan segala macam, sementara masih menggunakan dana d

Rabu, 7 April 2021
Penetapan Bupati-Wabup Terpilih, Faisal: Intinya Kepatuhan Terhadap UU

"Untuk penetapan Bupati-Wakil Bupati terpilih menunggu surat resmi dari MK ke KPU RI, setelah diterima secara fisik," katanya, Rabu 20 Januari 2021.

Rabu, 20 Januari 2021
Bawaslu Kalbar Imbau Tim dan Paslon Tunggu Hasil Resmi KPU

Masyarakat, kata Faisal pun diminta untuk bersabar mengenai data-data yang mungkin akan tersebar dimedsos karena nantinya berpotensi terjadi konflik.

Rabu, 9 Desember 2020
KPPS Mencoblos Surat Suara, Bawaslu Kalbar Bakal Rekomendasikan Pemilihan Ulang

Ketiga TPS itu tersebar di Kapuas Hulu, Melawi dan Ketapang. Sementara ini berdasarkan hasil pengawasan jajaran, potensi untuk terjadi PSU ada di tiga

Rabu, 9 Desember 2020
Bawaslu Beberkan 1.285 TPS Rawan Tersebar di Tujuh Kabupaten Pilkada Kalbar

Hal ini sesuai dengan pemetaan terhadap kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020 oleh Bawaslu RI.

Rabu, 9 Desember 2020
Bawaslu Kalbar Sebut KPPS Terkonfirmasi Covid-19 Membuat TPS Jadi Rawan

Pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih senantiasa menjaga jarak sepa

Rabu, 9 Desember 2020
Kampanye di Masa Tenang, Faisal Riza: Sanksinya Pidana

Tetap saja akan kita lakukan penanganan pelanggaran karena dalam konteks itu setiap orang tidak boleh berkampanye lagi.

Rabu, 2 Desember 2020
Faisal Riza: Pengawas Desa dan TPS Jadi Ujung Tombak Bawaslu

Kita juga melakukan pemetaan terhadap aktor, biasanya dikampung-kampung ada timnya meskipun tidak terdaftar didalam tim kampanye

Selasa, 1 Desember 2020
Faisal Riza: Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Masih Ditemukan

Makin meningkat kegiatan kampanye tatap muka dan terbatas makin punya potensi pelanggaran protokol kesehatan

Jumat, 20 November 2020
Bawaslu Ingatkan Saksi Harus Bawa Hal Ini di TPS saat Pilkada

Jika tidak membawa surat mandat, dikatakan dia, saksi tidak akan diperkenankan untuk masuk.

Kamis, 19 November 2020
Surat Suara Pilkada Mulai Didistribusikan, Bawaslu Ungkap Prinsip Pengawasan

Bahkan, dipaparkannya, pengawasan surat suara tersebut juga dimulai dari desain dibuat dan dicetak oleh pihak bersangkutan.

Kamis, 19 November 2020

⟨1 2 3 4 5 ⟩⟫

Berita Terkini

Soal SD Kelas 4, Mengapa Jajar Genjang Tidak Termasuk Layang-Layang?

2 menit lalu

Ubi-cilembu-merupakan-salah-satu-varietas-ubi-jalar-khas-Indonesia.jpg

Kandungan Gizi dan Asal-Usul Ubi Cilembu Madu yang Nikmat, Apa Saja Manfaatnya?

15 menit lalu

Soal Jawaban 47 Essay IPS Kelas 9 Kurikulum Merdeka 2026 Semester 2

19 menit lalu

Daftar-Wilayah-Waspada-Gelombang-Tinggi-4-Meter-Peringatan-Dini-BMKG-Besok-21-Januari-2026.jpg

Daftar Wilayah Perairan Waspada Gelombang Tinggi 4 Meter Peringatan Dini BMKG Besok 21 Januari 2026

19 menit lalu

TAG

Faisal Riza

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Faisal Riza menjelaskan pada proses rekrutmen ini juga dapat terjadi beberapa potensi pelanggaran.

Ke-10 nama tersebut berasal dari sejumlah daerah di Kalbar dengan sederet pengalaman mentereng.

Untuk saat ini di Kalimantan Barat tercatat ada sejumlah 174 Kecamatan di 14 Kabupaten/Kota. Itu artinya akan ada 1.044 anggota Panwascam yang akan me

"Jadi hanya Kota Singkawang yang tidak melakukan perpanjangan panwascam, karena sudah dianggap memenuhi 30 persen dari pendaftar yang menyampaikan for

"Pertama pengawasan melekat, nanti saat proses verifikasi faktual, yaitu dimana KPU melakukan verifikasi faktual secara real di lapangan dan kita awas

Amiruddin menegaskan, untuk dua staf Bawaslu tersebut sebenarnya tidak pernah sama sekali mendaftar menjadi anggota Parpol.

Hal ini diketahui setelah seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengecekan NIK melalui situs yang disediakan oleh KPU pada tauta

emoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kelapangan...

Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly mengatakan warga negara memiliki tiga hak dasar penting dalam bernegara yang dilindungi Undang-undang. Yakni per

"Untuk mengawasi selama pasca putusan MKkan kotak suara, ada ongkos yang dikeluarkan, uang makan, dan segala macam, sementara masih menggunakan dana d

"Untuk penetapan Bupati-Wakil Bupati terpilih menunggu surat resmi dari MK ke KPU RI, setelah diterima secara fisik," katanya, Rabu 20 Januari 2021.

Masyarakat, kata Faisal pun diminta untuk bersabar mengenai data-data yang mungkin akan tersebar dimedsos karena nantinya berpotensi terjadi konflik.

Ketiga TPS itu tersebar di Kapuas Hulu, Melawi dan Ketapang. Sementara ini berdasarkan hasil pengawasan jajaran, potensi untuk terjadi PSU ada di tiga

Hal ini sesuai dengan pemetaan terhadap kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada 2020 oleh Bawaslu RI.

Pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih senantiasa menjaga jarak sepa

Tetap saja akan kita lakukan penanganan pelanggaran karena dalam konteks itu setiap orang tidak boleh berkampanye lagi.

Kita juga melakukan pemetaan terhadap aktor, biasanya dikampung-kampung ada timnya meskipun tidak terdaftar didalam tim kampanye

Makin meningkat kegiatan kampanye tatap muka dan terbatas makin punya potensi pelanggaran protokol kesehatan

Jika tidak membawa surat mandat, dikatakan dia, saksi tidak akan diperkenankan untuk masuk.

Bahkan, dipaparkannya, pengawasan surat suara tersebut juga dimulai dari desain dibuat dan dicetak oleh pihak bersangkutan.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved