Parpol Catut Komisioner-Staf Bawaslu, Sejumlah Nama Terdeteksi di Sipol KPU Sebagai Pengurus

Amiruddin menegaskan, untuk dua staf Bawaslu tersebut sebenarnya tidak pernah sama sekali mendaftar menjadi anggota Parpol.

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/MUHAMMAD FIRDAUS
Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza pada saat diwawancarai Tribun Pontianak, Kamis, 18 Agustus 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK  - Sebanyak satu komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kalbar, serta enam staf Bawaslu terdeteksi sebagai pengurus partai politik (Parpol).

Hal tersebut terungkap setelah Bawaslu melakukan pencermatan dan pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) seluruh jajaran Bawaslu Kalbar pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) per tanggal 12 Agustus 2022 pukul 23.59 WIB.

Ada dugaan oknum pengurus Parpol sengaja memasukkan nama-nama tersebut sebagai anggota atau pengurus parpol, agar bisa lolos verifikasi.

Faisal Riza, Komisioner Bawaslu Kalbar, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal) menyebutkan ketujuh pegawai tersebut merupakan penyelenggara pemilu yang tersebar di beberapa Bawaslu kabupaten/kota.

"Ada yang masuk di Sipol itu ada beberapa orang komisioner dan staf juga, 7 orang masuk di Sipol," ungkapnya, Kamis 18 Agustus 2022.

Partai Demokrat Daftar ke KPU Hari Ini, Ermin Elviani : Jumat Berkah

Faisal menyebutkan, hal ini diketahui setelah seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melakukan pengecekan NIK melalui situs yang disediakan oleh KPU pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk memastikan nama mereka tidak dicatut oleh partai politik dan diinput ke dalam Sipol.


Faizal menyebutkan, berdasarkan keterangan dari yang bersangkutan, ketujuh pegawai tersebut tidak mengetahui bahwa nama mereka terdaftar di Sipol dan masuk dalam keanggotaan partai politik. Masing-masing dari yang bersangkutan juga membantah keterlibatan dalam partai politik manapun.

Sesuai dengan undang-undang, dengan jelas disebutkan bahwa penyelenggara pemilu juga dilarang memiliki keterlibatan atau bergabung pada keanggotaan partai politik. Selain satu orang komisioner dan enam orang staf/pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota yang diketahui terdaftar tersebut, sampai saat ini baru ada satu warga yang melaporkan keberatan ke posko pengaduan Bawaslu.

Satu orang tersebut adalah CPNS asal Kabupaten Melawi yang merasa keberatan dengan namanya yang terdaftar dalam Sipol ini. Untuk mengatasi hal ini para nama yang tercatut bisa melakukan komplain di situs yang disediakan oleh KPU pada tautan https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
Bawaslu Kalbar juga telah menyediakan pos pengaduan di setiap daerah melalui Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing, untuk kemudian dilakukan penghapusan nama yang keberatan tersebut pada verifikasi faktual oleh KPU nanti.

Hal ini menurut Faisal tidak termasuk dalam tindak pidana pemilu. Namun, jika para nama-nama yang tercatut tersebut merasa keberatan dengan namanya yang termasuk dalam Sipol dipersilahkan melapor ke pihak kepolisian.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved