Rumah Diskusi Kalbar Gelar Diskusi Bertajuk September Hitam

Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly mengatakan warga negara memiliki tiga hak dasar penting dalam bernegara yang dilindungi Undang-undang. Yakni per

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly dalam kegiatan diskusi September hitam, Minggu 26 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dalam rangka memperingati peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang banyak terjadi pada September. Maka Rumah Diskusi Kalbar menggelar diskusi yang mengambil tajuk September hitam. 

Diskusi tersebut menghadirkan pemateri dari Komnas HAM Wilayah Kalbar, Aktivis 98 dan Akademisi sekaligus pegiat sejarah IKIP PGRI Pontianak.

Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly mengatakan warga negara memiliki tiga hak dasar penting dalam bernegara yang dilindungi Undang-undang. Yakni perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. 

Sehingga menurut Nelly menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi  dan memenuhi HAM setiap warganya.

Beri Rasa Aman pada Aktivitas Warga, Polsek Pontianak Barat Terjunkan Anggota di Titik Rawan Macet

"Kewajiban penghormatan adalah kewajiban negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah (legitimate)," ucap Ketua Komnas HAM Wilayah Kalbar Nelly pada Minggu 26 September 2021.

Ia melanjutkan kewajiban perlindungan adalah kewajiban negara untuk melindungi semua manusia diantaranya WNI, WNA Tanpa WN. Perlindungan tersebut tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara.

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

“Namun pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain yang  mengganggu upaya perlindungan HAM,” katanya.

Nelly menyampaikan kewajiban pemenuhan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM seluas mungkin. Ia mengungkapkan derdasarkan laporan pengaduan kepada Komnas HAM Wilayah Kalbar menurun dari tahun ketahun. 

"Pada 2013 terdapat 103 laporan menurun pada 2014 menjadi 73 laporan dan sampai 2020 hanya terdapat 58 laporan saja," jelasnya.

Dikatakannya dari jumlah tersebut kebanyakan masyarakat melaporkan terkait masalah agraria yang berjumlah 19 laporan. Diantaranya tentang penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan, tumpang tindih lahan, kewajiban plasma tidak dipenuhi perusahaan. 

Lalu, lanjut Nelly, masalah bagi hasil tidak adil, kriminalisasi warga, sengketa tapal batas desa, pemalsuan dokumen oleh oknum kepala desa, tokoh masyarakat atau masyarakat dan proses penerbitan HGU yang tidak clean and clear. 

"Sedangkan untuk keadilan proses hukum diantaranya penanganan berlarut, penangkapan tidak sesuai prosedur, penganiayaan/penyiksaan, salah tangkap, intimidasi, kepastian hokum, pemenuhan hak kelompok rentan dan kasus belum terungkap," ungkapnya.

Pemkot Pontianak Targetkan 10 Titik Ruang Publik Tahun 2025, Wako Edi : Dampak RTH Sangat Baik

Sementara itu salah satu aktivis 1998 Faisal Riza menyampaikan September hitam merupakan peristiwa yang berisikan kasus pelanggaran HAM yang masih belum tuntas sampai saat ini. Diantaranya kasus pembantaian PKI di tahun 1965/66, tragedi Tanjung Priok 12 September 1984.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved