Bank Indonesia Kalbar Dorong Digitalisasi untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Menurutnya, digitalisasi dapat dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Penulis: Ayu Nadila | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ AYU NADILA
BERI PENJELASAN - Kepala Perwakilan BI Kalbar, Doni Septadijaya, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Keriang Bandong, Kantor BI Kalbar, Rabu 16 Juli 2025. Menurutnya, digitalisasi dapat dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi di wilayah Kalimantan Barat sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Kalbar, Doni Septadijaya, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Keriang Bandong, Kantor BI Kalbar, Rabu 16 Juli 2025.
"Kegiatan hari ini adalah upaya kami dari Bank Indonesia untuk meningkatkan awareness bersama, terutama dengan kepala daerah se-Kalimantan Barat, agar menguatkan tekad untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi," ujar Doni Septadijaya.
Menurutnya, digitalisasi dapat dilakukan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).
Ia menegaskan bahwa secara regulasi, penguatan infrastruktur telah rampung. Tantangan ke depan adalah bagaimana pemerintah daerah bisa mengafirmasi komitmennya.
"Berbagai peluang sudah kami siapkan. Bank Indonesia telah menyediakan infrastruktur, termasuk kanal pembayaran. Dari sisi telekomunikasi, kami siap bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengatasi wilayah yang masih menjadi blankspot," jelasnya.
Doni juga menambahkan bahwa indikator keberhasilan ETPD cukup sederhana, yakni apabila indeks pencapaiannya mencapai 100 persen, peningkatan PAD dan realisasi belanja non tunai serta tentunya peningkatan layanan akses pembayaran.
"Kalau indeksnya mencapai 100 persen berarti pemerintah daerah tersebut sudah menerapkan elektronifikasi secara baik dan benar," tegasnya.
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Baca Juga
| Kapan QRIS Resmi Bisa Dipakai di China dan Korsel? |
|
|---|
| Wabup Susana Pimpin Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Sanggau |
|
|---|
| BI Kalbar Dukung Bulan Inklusi Keuangan 2025 Lewat Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah |
|
|---|
| Bank Indonesia Beri Edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah Lewat Booth BIK 2025 |
|
|---|
| APBD Sintang 2026 Dipangkas Rp388 Miliar, Kartiyus Minta OPD Tingkatkan PAD |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.