1.073 ASN Main Judol Terancam Sanksi Tegas Gubernur Bobby 2025

Sutan menegaskan, sanksi berat tidak menutup kemungkinan diberikan kepada ASN yang masih bermain judi online di tahun berjalan. 

Pihaknya akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum untuk memverifikasi aliran dana yang mencurigakan.

“Jika tahun depan masih ditemukan nama-nama yang sama, tentu kami akan menindak lebih keras. Ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tapi juga pelanggaran moral dan hukum,” tambahnya.

Dampak Sosial Judi Online, dari ASN hingga Rakyat Miskin

Fenomena judi online bukan hanya melanda kalangan ASN, tetapi juga masyarakat umum. 

Salah satu contoh tragis datang dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, di mana sebuah keluarga miskin kehilangan akses terhadap bantuan sosial (bansos) karena sang kepala keluarga kedapatan bermain judol menggunakan dana bantuan.

Akibatnya, kepesertaan BPJS Kesehatan milik keluarga tersebut diblokir, membuat sang istri yang tengah menjalani kemoterapi dan cuci darah tidak bisa berobat. 

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan betapa judol dapat menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi keluarga.

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kulon Progo, Ika Dwi Wahyuning Kusumastuti, menyebutkan bahwa pemblokiran bantuan dilakukan setelah PPATK menemukan aliran dana ke rekening judi online.

“Dari hasil pemadanan data NIK dan rekening perbankan, ditemukan adanya transaksi ke situs judi online. Maka secara otomatis bansos dan kepesertaan BPJS mereka diblokir,” jelas Ika.

Namun, setelah dilakukan verifikasi lapangan dan terbukti bahwa keluarga tersebut memang miskin, bantuan kembali diaktifkan.

Gubernur Bobby: ASN Harus Jadi Teladan, Bukan Pelaku

Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa ASN seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan kehidupan sosial dan moral. 

Terlibat dalam judi online bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

“Pegawai negeri harus menjadi panutan masyarakat. Kalau mereka malah ikut bermain judi online, itu mencoreng citra birokrasi kita,” tegasnya.

Bobby juga menyebut, pemerintah daerah akan memperkuat pengawasan internal dengan bekerja sama dengan PPATK, Kepolisian, dan Kominfo untuk memblokir situs-situs judol yang masih beroperasi.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya judi online akan digalakkan di seluruh instansi pemerintah daerah agar pegawai tidak mudah tergoda.

Upaya Pencegahan dan Reformasi Etika ASN di Sumut